Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengajak pelaku usaha di sektor kesehatan ikut aktif dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026. Partisipasi penuh dinilai penting karena data yang terkumpul akan menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Ajakan itu disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dalam sosialisasi SE 2026 yang digelar secara hibrida bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran direktur rumah sakit, asosiasi kesehatan, serta pelaku usaha sektor kesehatan dari berbagai daerah.
Amalia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang telah membantu menyiapkan data 89.511 pelaku usaha kesehatan dan menerbitkan surat dukungan resmi.
“Kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 hanya dapat diraih melalui kolaborasi. Kami berterima kasih atas dukungan luar biasa dari Kementerian Kesehatan,” ujar Amalia.
Ia menegaskan, sensus merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mewajibkan pendataan menyeluruh setiap 10 tahun. Berbeda dengan survei yang hanya mengambil sampel, sensus menargetkan pencacahan 100 persen terhadap seluruh unit aktivitas ekonomi di Indonesia.
“Sensus ekonomi harus mencakup seluruh aktivitas ekonomi. Target kita adalah 100 persen tercacah secara tepat. Jika masih ada yang belum terdata, maka itu belum bisa disebut sensus,” tegasnya.
Amalia menggambarkan SE 2026 sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia untuk memotret kondisi terkini secara menyeluruh. Hasil pendataan itu nantinya akan menjadi rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Menurut dia, pelaksanaan sensus kali ini juga semakin penting karena adanya perubahan pola ekonomi akibat transformasi digital, termasuk layanan konsultasi kesehatan daring dan pemesanan obat melalui aplikasi. Perubahan itu telah diakomodasi dalam pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang memuat kategori usaha baru.
Untuk menjawab kekhawatiran pelaku usaha, Amalia memastikan seluruh data individual yang dikumpulkan dijaga kerahasiaannya. BPS, kata dia, hanya akan mempublikasikan data dalam bentuk agregat untuk kepentingan pemetaan ekonomi nasional.
Melalui pendataan ini, pemerintah berharap memperoleh gambaran utuh mengenai kontribusi sektor kesehatan terhadap nilai tambah, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.
Amalia juga menekankan bahwa keberhasilan SE 2026 bergantung pada sinergi lintas sektor. Partisipasi aktif pelaku usaha, menurut dia, akan menghasilkan data berkualitas yang berguna bagi pembangunan Indonesia yang lebih berdaya saing.
