Padang – Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memperkuat kerja sama dengan media massa dan kalangan mahasiswa untuk meningkatkan pengawasan partisipatif sekaligus menangkal disinformasi menjelang tahapan pemilu dan pemilihan.
Penguatan kemitraan itu dibahas dalam rapat yang digelar secara hybrid di Kantor Bawaslu Sumbar dan melalui Zoom Meeting, Rabu (20/5/2026).
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, membuka kegiatan tersebut. Hadir sebagai narasumber Dewan Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Novrianto, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi.
Peserta kegiatan berasal dari pimpinan media online, mahasiswa, serta jajaran humas Bawaslu kabupaten dan kota se-Sumbar, yang mengikuti acara secara luring dan daring.
Muhammad Khadafi menegaskan media massa memiliki posisi penting dalam memperkuat literasi demokrasi di tengah masyarakat. Ia mengatakan kolaborasi antara Bawaslu dan media dibutuhkan untuk membangun pengawasan partisipatif sekaligus menekan penyebaran hoaks dan disinformasi selama proses pemilu.
“Media menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi politik dan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.
Novrianto menilai sinergi antara penyelenggara pemilu dan media harus terus diperkuat agar kualitas demokrasi tetap terjaga. Menurutnya, media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga ikut mengawasi jalannya demokrasi secara independen dan profesional.
Ia menekankan kecepatan dan ketepatan menjadi unsur penting dalam kerja jurnalistik agar informasi yang diterima publik tetap akurat.
“Yang paling penting dalam berita itu cepat dan tepat, sehingga informasi menjadi akurat,” ujar Novrianto.
Ia juga mengingatkan insan pers agar tidak menggiring opini dalam pemberitaan.
“Berita tidak boleh berisi kesimpulan. Kesimpulan biarkan pembaca yang membuat,” katanya.
Selain menyampaikan informasi, media juga dinilai memiliki tanggung jawab memberi edukasi kepada publik.
“Informasi tanpa edukasi tidak banyak gunanya bagi masyarakat,” ujar Novrianto.
Diskusi dalam kegiatan itu juga menyoroti tantangan pengawasan pemilu di era digital, termasuk maraknya informasi palsu di media sosial.
Bawaslu Sumbar berharap kemitraan dengan media dan elemen masyarakat dapat memperkuat pengawasan partisipatif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Sumatera Barat.
