Padang – Perumda Air Minum Kota Padang menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Padang untuk memperkuat pendampingan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan itu ditandai melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang berlangsung di The ZHM Premiere, 12 Mei 2026, dan turut disaksikan Wali Kota Padang Fadly Amran.
MoU tersebut menjadi langkah Perumda AM Padang untuk meminimalkan risiko hukum dalam pengelolaan perusahaan, sekaligus memastikan seluruh kebijakan dan tindakan manajemen tetap sesuai aturan. Kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung penagihan tunggakan pelanggan serta menjaga pelayanan publik berjalan lebih efektif.
Direktur Utama Perumda AM Padang, Hendra Pebrizal, mengatakan sinergi dengan kejaksaan diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan pendapatan daerah. Ia menegaskan, pendampingan hukum akan membantu perusahaan dalam sejumlah urusan strategis.
“Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan pendapatan daerah,” kata Hendra.
Menurut Hendra, Kejari Padang akan memberikan bantuan hukum dalam penyusunan kontrak maupun pelaksanaan proyek, termasuk program hibah air minum perkotaan. Selain itu, kejaksaan juga akan membantu proses penagihan tunggakan pelanggan melalui surat peringatan atau somasi.
Langkah tersebut, kata dia, selama ini terbukti efektif mendorong kepatuhan pembayaran pelanggan. Di sisi lain, Kejari juga akan mendampingi penyelesaian sengketa atau persoalan hukum yang dihadapi PDAM, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada urusan hukum, tetapi juga menjadi upaya agar pengelolaan Perumda AM Padang tetap berada dalam koridor aturan, pelayanan kepada masyarakat makin maksimal, dan perusahaan terhindar dari tindak pidana korupsi.
Acara penandatanganan MoU itu turut dihadiri Kajari Padang Koswara, jajaran direksi Perumda AM Kota Padang, para manajer, serta asisten manajer.
