Padang – Pemerintah Kota Padang menutup rangkaian pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat melalui agenda exit meeting di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (6/5/2026).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengatakan proses pemeriksaan yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim BPK atas supervisi yang diberikan selama pemeriksaan.
“Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan visi Padang Amanah,” kata Fadly.
Fadly menegaskan, seluruh catatan dan masukan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya. Ia pun telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti poin-poin yang masih perlu penyempurnaan.
“Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Kami berharap komunikasi dengan BPK terus terjaga, khususnya dalam proses penyempurnaan laporan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” ujarnya.
Fadly juga menyampaikan optimisme agar Pemko Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2025. Jika target itu tercapai, maka capaian tersebut menjadi WTP ke-13, sekaligus yang ke-12 secara beruntun sejak 2014.
Di sisi lain, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat, Dedi Efendi, mengapresiasi sikap kooperatif Pemko Padang selama proses pemeriksaan. Ia memastikan BPK tetap membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan laporan keuangan yang diperlukan.
