Padang – Pemerintah pusat kembali mengalirkan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk Kota Padang sebesar Rp371.851.350.000. Anggaran ini diprioritaskan untuk memperkuat infrastruktur sekaligus mendukung mitigasi bencana di daerah tersebut.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, setiap rupiah anggaran harus benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan. Ia menyampaikan hal itu saat memimpin rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (14/4/2026).
“Pastikan seluruh anggaran digunakan tepat sasaran, sesuai prioritas dan kebutuhan riil di lapangan,” ujar Fadly.
Sejumlah program telah masuk daftar prioritas penggunaan dana itu. Di antaranya pembangunan pembatas TPU, rekonstruksi pagar dan drainase tersier di bantaran sungai, serta perbaikan drainase limbah hingga ke hulu sungai.
Pemerintah Kota Padang juga menyiapkan anggaran untuk pengadaan alat berat dan armada penunjang guna mendukung mitigasi kekeringan serta menjaga kebersihan kota.
Selain itu, dana tersebut diarahkan untuk kebutuhan strategis lain yang dinilai mendesak. Fadly menekankan agar belanja daerah memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Alokasi anggaran harus tepat guna dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya di hadapan para kepala OPD.
Di sisi lain, Pemkot Padang juga memberi perhatian pada penyaluran bantuan kebencanaan berbasis by name by address. Pemeriksaan bantuan pertanian yang terdampak, termasuk penambahan material lampu PJU dan jaringan penerangan di kawasan yang terdampak banjir pada akhir 2025, turut masuk dalam prioritas.
Pj Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa mengatakan seluruh usulan akan dievaluasi dan pelaksanaannya dikawal agar tetap akuntabel. Ia menilai pemulihan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga harus membangun kembali dengan kualitas yang lebih kuat.
“Pascabencana, fokus kita bukan hanya memperbaiki, tetapi membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik agar lebih tahan terhadap risiko bencana ke depan,” ujarnya.
Pembahasan tersebut menunjukkan arah kebijakan Pemkot Padang dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur, memperkuat kesiapsiagaan bencana, dan memastikan kebutuhan strategis OPD pada 2026 berjalan efektif serta efisien.
