Padang – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berkomitmen mengawal aspirasi penyandang disabilitas agar terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Komitmen tersebut disampaikan Muhidi usai berdialog langsung dengan perwakilan kelompok disabilitas di sela-sela kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.
Dalam pertemuan tersebut, Muhidi menyerap berbagai masukan terkait kebutuhan mendesak serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat. Ia memastikan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius dalam proses penyusunan kebijakan daerah.
“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong masuk dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” tegas Muhidi.
Langkah ini merupakan upaya DPRD Sumbar untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Pihaknya menekankan pentingnya mengedepankan aspek keadilan sosial dan inklusivitas dalam setiap kebijakan.
Muhidi menambahkan, perencanaan pembangunan daerah tidak boleh hanya sekadar selaras dengan kebijakan nasional. Lebih dari itu, setiap program yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
