Padang – DPRD Sumatera Barat menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar sepanjang tahun 2025. Sorotan ini muncul dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang digelar pada Senin (16/3/2026).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti sejumlah isu krusial, termasuk tekanan fiskal, perlambatan ekonomi, dan penanganan dampak bencana yang dinilai belum optimal.
Tahun 2025 menjadi tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.
Rentetan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 16 kabupaten/kota menjadi ujian berat bagi kepemimpinan mereka. Bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat.
Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen pada 2025, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya. DPRD menilai perlambatan ini mengindikasikan belum optimalnya strategi pemulihan ekonomi daerah, terutama pascabencana.
Selain itu, ruang fiskal daerah juga semakin menyempit akibat efisiensi anggaran dan penurunan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini semakin menekan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Meskipun angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 5,31 persen, DPRD menilai bahwa indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal dan tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks,” demikian pernyataan yang mengemuka dalam forum paripurna.
Untuk mendalami LKPJ 2025, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan mendasar terkait pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, dan penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.
Evaluasi ini menggarisbawahi bahwa capaian yang ada belum cukup kuat untuk mengatasi tekanan yang dihadapi daerah.
