Payakumbuh – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan Pemerintah Kota Payakumbuh sepakat memperkuat sinergi untuk menghadapi tantangan kebencanaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kesepakatan ini terungkap dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu (25/2/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, memimpin langsung rapat yang membahas berbagai isu strategis.
Fokus utama adalah penanggulangan bencana, sinkronisasi program pembangunan, dan penguatan ekonomi daerah.
Mahyeldi menekankan pentingnya kolaborasi antarpemerintah untuk memastikan program pembangunan berjalan selaras dan saling mendukung.
“Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat saat ini berada di angka 3,37 persen. Ini menuntut kita semua untuk bekerja lebih erat dan saling mendukung,” kata Mahyeldi.
Ia menilai Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota sebagai kawasan pertumbuhan baru di Sumbar.
Aktivitas ekonomi yang tetap hidup hingga malam hari menjadi indikator kuatnya geliat ekonomi lokal.
Gubernur juga menyinggung rencana pengembalian Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dipotong.
Ia berharap pengembalian TKD dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Mahyeldi menegaskan, dana pembangunan yang masuk ke Sumbar harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal.
Ia juga memaparkan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi agroindustri.
Walikota Payakumbuh, Zulmaeta, menjelaskan posisi strategis Payakumbuh sebagai penghubung antara Sumbar dan Riau.
Ia menyebut Payakumbuh relatif aman dari bencana besar, meski berpotensi banjir karena dilalui tiga sungai.
Zulmaeta juga menyoroti potensi kuliner Payakumbuh yang bisa hidup 24 jam sebagai daya tarik ekonomi.
Ia menambahkan, Payakumbuh memiliki fasilitas pengolahan pertanian seperti sentra pemotongan hewan dan Sentral Rendang.
Pengembangan ekspor rendang memerlukan penguatan standar dan sertifikasi kualitas hewan.
Pemko Payakumbuh juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penataan pajak kendaraan dan perparkiran.
