Limapuluh Kota – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota berupaya memperkuat sinergi pembangunan daerah. Upaya ini diwujudkan melalui rapat koordinasi yang digelar di rumah dinas Bupati Limapuluh Kota, Selasa (24/2/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan rapat ini menjadi wadah diskusi untuk menyamakan langkah dan meningkatkan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tujuannya, mempercepat pembangunan dan mengatasi tantangan yang berulang setiap tahun.
“Yang kita lakukan hari ini adalah berdiskusi dan menyinkronkan kegiatan pembangunan, baik perencanaan maupun pelaksanaannya, antara provinsi dan Kabupaten Limapuluh Kota,” kata Mahyeldi.
Sejumlah persoalan strategis menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut. Di antaranya, masalah konektivitas dan kemacetan di Kelok 9 saat puncak mudik Lebaran, serta penurunan harga komoditas pertanian unggulan seperti gambir.
Selain itu, pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi di kawasan Harau juga menjadi perhatian. Kesiapsiagaan penanganan bencana dan mitigasi risiko bencana turut dibahas sebagai antisipasi menjelang arus mudik Lebaran.
Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan tahun 2026. Hilirisasi agroindustri, khususnya komoditas gambir, menjadi fokus utama yang didorong.
“Hilirisasi ini sejalan dengan visi nasional. Kita dorong agar gambir tidak hanya dijual mentah, tapi diolah menjadi produk turunan seperti katekin yang punya nilai tambah lebih tinggi,” jelas Mahyeldi.
Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta peran Sekretaris Daerah dalam menyatukan seluruh organisasi perangkat daerah.
Bupati Limapuluh Kota, Safni, mengapresiasi kesediaan Gubernur untuk berkoordinasi langsung dengan jajarannya. Ia mengakui, sebagai pimpinan daerah yang baru, dirinya dan Wakil Bupati membutuhkan arahan dan bimbingan dari Pemprov Sumbar.
“Rakor ini sebenarnya sudah kami rencanakan hampir satu tahun. Alhamdulillah, Pak Gubernur memberi kesempatan,” ujar Safni.
Safni juga menyoroti pentingnya akurasi data sebagai pijakan dalam merencanakan kebijakan, terutama di sektor pertanian. Ia berharap, komunikasi yang baik antara pemerintah nagari dan kabupaten dapat menghindari perbedaan data dan ketimpangan dalam pengambilan kebijakan.
“Kalau komunikasi nyambung dari nagari ke kabupaten, insyaallah perbedaan data dan ketimpangan seperti ini bisa kita hindari,” pungkas Safni.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat sinergi pembangunan dan menyatukan arah kebijakan antara Pemprov Sumbar dan Kabupaten Limapuluh Kota.
