Padang – Sumatera Barat mencatatkan sejumlah capaian positif di tengah tantangan bencana yang melanda selama satu tahun kepemimpinan Mahyeldi-Vasko.
Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat kemiskinan justru menurun dan kesejahteraan masyarakat terjaga.
Data makro menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025.
Sumatera Barat termasuk delapan provinsi terbaik secara nasional dalam penanganan kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 2.700 jiwa, menjadi 312,30 ribu jiwa.
Pengeluaran riil per kapita tumbuh 2,76 persen, mencapai Rp12,04 juta per tahun, menandakan daya beli masyarakat tetap stabil.
Kondisi pasar kerja juga menunjukkan stabilitas, dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.
Distribusi pendapatan semakin merata, dengan Gini Ratio membaik dari 0,287 menjadi 0,280, menjadikannya tujuh terbaik nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,43 menjadi 77,27, menempatkan Sumatera Barat sebagai enam terbaik nasional.
Namun, capaian ini diraih di tengah tekanan fiskal daerah akibat bencana beruntun yang melanda sejak 2024.
Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur dan membutuhkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang besar.
Pemerintah daerah menghadapi dilema antara kebutuhan pembiayaan yang meningkat dan kapasitas pendanaan yang terbatas.
Percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi langkah strategis untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Di tengah krisis, kepemimpinan Mahyeldi dan Vasko dinilai mampu menjaga stabilitas dan merespons cepat kebutuhan masyarakat.
Vasko, dengan latar belakang jejaring nasional yang kuat, berhasil memobilisasi bantuan dari pemerintah pusat, relawan, dan figur publik nasional.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga terus berupaya mempercepat pembangunan proyek strategis, seperti Flyover Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Padang – Sicincin.
Revitalisasi kampung nelayan, rehabilitasi irigasi, dan perbaikan rumah tidak layak huni juga menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan PLTMH dan perluasan akses listrik juga terus dilakukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Rangkaian kebijakan dan proyek strategis ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
Padang – Sumatera Barat mencatatkan sejumlah capaian positif di tengah tantangan bencana yang bertubi-tubi selama satu tahun kepemimpinan Mahyeldi-Vasko. Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, indikator kesejahteraan masyarakat justru membaik.
Data makro menunjukkan tingkat kemiskinan turun menjadi 5,31 persen, menjadikan Sumbar sebagai salah satu yang terbaik secara nasional. Jumlah penduduk miskin berkurang meski garis kemiskinan naik akibat kenaikan harga komoditas.
Pengeluaran riil per kapita tumbuh, menandakan daya beli yang terjaga. Kondisi pasar kerja juga stabil dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Distribusi pendapatan semakin merata, tercermin dari perbaikan Gini Ratio. Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, diikuti perdagangan kecil dan eceran.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat, menempatkan Sumbar di posisi enam besar nasional. Peningkatan ini didorong oleh umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil.
Namun, capaian ini diraih di tengah tekanan fiskal daerah akibat bencana beruntun. Kerusakan infrastruktur membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi segera.
Kondisi ini menciptakan fiscal stress scenario, di mana kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan dari sisi belanja dan penerimaan. Pemerintah daerah menghadapi dilema antara kebutuhan pembiayaan yang meningkat dan kapasitas pendanaan yang terbatas.
Percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi strategis untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi krusial untuk pemulihan yang berkelanjutan.
Di balik angka-angka statistik, kepemimpinan Mahyeldi dan Vasko menonjol dalam manajemen krisis. Pengalaman Mahyeldi dalam penanganan bencana sejak 2009 menjadi fondasi kepemimpinannya.
Vasko, dengan latar belakang jejaring nasional yang kuat, menunjukkan kesiapan menghadapi kompleksitas bencana. Ia hadir di tengah warga, berinteraksi langsung, dan memobilisasi bantuan.
Salah satu agenda strategis adalah percepatan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik untuk meningkatkan konektivitas dan keselamatan transportasi. Pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin juga terus dilanjutkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pemerataan pembangunan dilakukan melalui revitalisasi kampung nelayan, rehabilitasi irigasi, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pengembangan energi terbarukan. Rangkaian kebijakan dan proyek strategis ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Padang – Sumatera Barat mencatatkan sejumlah capaian positif di tengah tantangan berat akibat bencana yang melanda daerah tersebut dalam satu tahun terakhir.
Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat kemiskinan justru menurun dan kesejahteraan masyarakat terjaga.
Data makro menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 sebesar 3,37 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Namun, tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,42 persen menjadi 5,31 persen, menjadikan Sumbar sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 312,30 ribu jiwa, meski garis kemiskinan naik akibat kenaikan harga komoditas.
Pengeluaran riil per kapita tumbuh 2,76 persen, menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Kondisi pasar kerja juga stabil dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,52 persen.
Distribusi pendapatan semakin merata dengan perbaikan Gini Ratio menjadi 0,280, jauh di bawah rata-rata nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 77,27, menempatkan Sumbar sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.
Capaian ini diraih di tengah kondisi “compound shock” akibat bencana beruntun sejak 2024 yang menelan ratusan korban jiwa dan merusak infrastruktur.
Bencana tersebut memberikan tekanan berat pada kapasitas fiskal daerah, stabilitas sosial, dan prospek pertumbuhan jangka menengah.
Pemerintah daerah menghadapi dilema antara kebutuhan pembiayaan yang meningkat tajam dan kapasitas pendanaan yang terbatas.
Percepatan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi langkah strategis untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk memulihkan ekonomi dan sosial Sumbar secara berkelanjutan.
