Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meminta dukungan Komisi II DPR RI untuk mempercepat transfer dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang sebelumnya batal dipotong. Permintaan ini diajukan mengingat Sumbar membutuhkan dana besar untuk pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak juknis) yang jelas dalam penyaluran TKD. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang tepat dalam pemanfaatan dana tersebut.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan,” ujar Mahyeldi saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran, Jumat (20/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi melaporkan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota di Sumbar. Kerugian diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun.
“Data jumlah korban adalah 267 meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka dan 10.854 jiwa mengungsi. Diperkirakan total masyarakat terdampak sebanyak 230 ribu lebih jiwa,” ungkap Mahyeldi.
Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, menggunakan website satu data kebencanaan (dashboardbencana.sumbarprov.go.id) untuk transparansi penanganan bencana.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan kunjungan kerja ke Sumbar adalah bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat pasca-bencana.
Sebelum bertemu gubernur, rombongan Komisi II DPR RI meninjau langsung lokasi kerusakan di Kota Padang.
“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” kata Aria Bima.
Komisi II DPR RI berjanji akan menyampaikan aspirasi terkait dana TKD kepada kementerian terkait.
Rombongan Komisi II DPR RI yang hadir antara lain Bahtra, S. PWK, Giri Rahmanda N. Kiemas, Romi Soekarno, Heri Gunawan, Cindy Monica Salsabila Setiawan, dan Mardani Ali Sera.
