Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melayangkan teguran keras kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Padang.
Teguran ini muncul akibat banyaknya keluhan warganet di media sosial mengenai praktik pungutan liar (pungli) parkir dan harga makanan yang dinilai tidak wajar di kawasan tersebut.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyayangkan munculnya seruan untuk memboikot (blacklist) Pantai Padang sebagai destinasi wisata.
Muharlion mendesak Pemko Padang untuk mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Jika netizen sampai memasukkan Pantai Padang ke daftar blacklist wisata, tentu akan sangat merugikan,” tegas Muharlion, Rabu (21/1/2026).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti praktik parkir liar yang memaksa pengunjung membayar di muka dengan tarif yang tidak masuk akal.
Menurutnya, Pemko Padang memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas para juru parkir liar tersebut.
“Aturannya sudah jelas, pungutan liar dapat dijerat dengan pasal dan peraturan daerah (perda). Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan dari Pemko,” ujarnya.
Selain masalah parkir, Muharlion juga menyoroti praktik “getok harga” yang dilakukan oleh oknum pedagang kaki lima (PKL).
Ia meminta agar dilakukan pembinaan yang serius agar para pedagang tidak menaikkan harga secara semena-mena.
Muharlion menekankan bahwa kenyamanan pengunjung adalah kunci utama bagi keberlanjutan ekonomi pariwisata di Kota Padang.
Ia mengingatkan Pemko Padang bahwa wisatawan hanya menginginkan tempat yang bersih, tarif parkir yang wajar, fasilitas yang layak, dan jaminan keamanan.
Muharlion mendesak agar pengelolaan pariwisata di Pantai Padang dilakukan secara lebih profesional dan berkelanjutan.
Tanpa adanya pembenahan yang serius, Pantai Padang berisiko kehilangan daya tariknya bukan karena faktor alam, melainkan karena kegagalan pemerintah dalam mengelola potensi wisata tersebut.
