Padang – Program Makanan Bergizi Gratis (PMBG) yang digagas pemerintah pusat, menghadapi tantangan serius dalam implementasinya di Sumatra Barat, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor. Analisis kebijakan publik menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas belajar siswa, kesenjangan antar daerah menjadi penghalang utama.
Inisiatif nasional ini, yang bertujuan mengatasi masalah gizi dan stunting, memerlukan penyesuaian regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Beberapa daerah di Sumatra Barat masih menghadapi kendala harmonisasi regulasi teknis, termasuk ketidakjelasan petunjuk operasional dan skema anggaran,” ungkap sebuah laporan penelitian dari Universitas Andalas. Hal ini menyebabkan implementasi yang tidak seragam di seluruh wilayah.
Kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor penentu. Kota Padang dan Bukittinggi dinilai lebih siap karena fasilitas pendidikan dan tenaga teknis yang memadai. Sebaliknya, daerah seperti Mentawai menghadapi keterbatasan infrastruktur dan minimnya tenaga pendukung di sekolah. “Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pangan di beberapa kabupaten masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi,” lanjut laporan tersebut.
Rantai pasok pangan juga menjadi perhatian utama. Meskipun Sumatra Barat memiliki potensi besar dalam ketersediaan bahan pangan lokal, distribusi yang tidak merata, fluktuasi harga, dan keterbatasan fasilitas penyimpanan menjadi kendala. “Kondisi ini menyebabkan beberapa daerah terpaksa menggunakan pemasok besar, sehingga potensi pemberdayaan ekonomi lokal belum optimal diwujudkan,” jelas laporan itu.
Aspek anggaran juga menjadi sorotan. Sejumlah pemerintah daerah menilai alokasi anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan bahan pangan bergizi untuk seluruh peserta didik. Efisiensi anggaran, terutama dalam mekanisme pengadaan dan distribusi, juga menjadi tantangan.
Meskipun demikian, beberapa sekolah pilot menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya kehadiran siswa dan fokus pembelajaran. Namun, dampak jangka panjang memerlukan evaluasi berkelanjutan. “Saat ini, sistem monitoring belum standar di seluruh kabupaten/kota di Sumatra Barat,” demikian kesimpulan laporan tersebut.
Laporan tersebut merekomendasikan harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan UMKM, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif agar PMBG dapat berjalan efektif. Sumatra Barat memiliki peluang besar menjadi model implementasi PMBG di tingkat nasional jika tantangan ini dapat diatasi secara bertahap dan sistematis. Laporan ini dipublikasikan pada tahun 2025.
