Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi, menuai sorotan publik terkait kebutuhan tenaga ahli gizi. Kontroversi mencuat setelah pernyataan salah satu anggota DPR RI yang meragukan perlunya ahli gizi dalam implementasi program tersebut.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari kalangan tenaga kesehatan dan ahli gizi. Mereka menilai pernyataan itu meremehkan peran penting ahli gizi dalam pengelolaan gizi yang tepat. Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Pangan justru menekankan urgensi keberadaan ahli gizi dalam proses pelaksanaan Program MBG. “Perencanaan hingga pengawasan terhadap gizi tidak bisa digantikan oleh tenaga non gizi,” tegasnya. Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan kebutuhan sekitar 30.000 ahli gizi di seluruh Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan standar kualitas program.
Pernyataan yang mempertanyakan kebutuhan ahli gizi dalam Program MBG menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Program berskala besar yang berkaitan dengan kesehatan jutaan anak dinilai terkesan disepelekan. Padahal, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah stunting. Ahli gizi tidak hanya berperan sebagai pengawas makanan, tetapi juga sebagai tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam menghitung kebutuhan nutrisi, menyusun menu seimbang, memastikan keamanan pangan, serta mengawasi seluruh produksi makanan sesuai dengan standar ilmiah.
Tanpa kehadiran ahli gizi, program ini berisiko mengalami kegagalan. Laporan terkait kebersihan dapur, sanitasi, hingga kasus keracunan makanan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan program MBG masih jauh dari standar sempurna. Dalam situasi seperti ini, keberadaan ahli gizi sangat dibutuhkan agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dengan aman dan bertanggung jawab.
Wacana penggantian peran ahli gizi oleh tenaga non-gizi juga memicu perhatian publik. Hal ini dianggap sebagai upaya pemerintah dalam mengefisienkan biaya Program MBG. Namun, penggantian ini justru dapat menimbulkan masalah baru dan risiko yang cukup besar, seperti kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi, kegagalan pencapaian target perbaikan gizi nasional, serta pemborosan akibat salah perencanaan.
Pernyataan terkait ahli gizi yang bakal digantikan oleh tenaga non-gizi dinilai merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak yang menilai bahwa pemahaman pemerintah terkait urgensi gizi dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas masih terbilang minim. Dalam konteks program besar seperti MBG, pentingnya literasi terkait kebijakan gizi bagi pemimpin politik, terutama dalam menentukan tenaga ahli yang cocok untuk menjalankan program MBG.
Pada 27 September 2025, sorotan juga tertuju pada struktur BGN yang dinilai tidak relevan dengan program MBG. Ketua BGN yang merupakan seorang ahli serangga (entomologist) serta pejabat lainnya yang berlatar belakang militer dianggap tidak memiliki ilmu dasar atau kemampuan di bidang gizi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan menjamin standar gizi nasional jika pejabat tinggi dan pelaksananya tidak memiliki latar belakang gizi.
Menyikapi berbagai kontroversi yang muncul, dapat disimpulkan bahwa Program MBG hanya akan berjalan sesuai dengan standarnya apabila ditopang langsung oleh tenaga ahli gizi yang memahami aspek nutrisi secara mendalam. Pemerintah harus menjadikan kritik yang muncul sebagai peringatan serius untuk memperbaiki standar pelaksanaan program serta memastikan pengawasan yang ketat. Jika program sebesar ini tidak dikelola dengan serius oleh ahli yang tepat, maka program ini berpotensi gagal dalam mencapai tujuan dan justru akan menciptakan masalah baru terkait kesehatan anak dan keamanan pangan.
