Padang – Banjir bandang yang melanda Sumatera Barat memicu kekhawatiran akan aktivitas ilegal di sektor kehutanan. Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab utama bencana tersebut.
Desakan ini muncul setelah legislator tersebut menyaksikan langsung dampak banjir bandang yang menghancurkan infrastruktur dan menelan korban jiwa. Tumpukan kayu gelondongan berbagai ukuran yang memenuhi bibir pantai dan sungai di Kota Padang menjadi indikasi kuat adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.
“Ini fakta di lapangan. Kayu-kayu hanyut yang terbawa banjir diduga kuat berasal dari aktivitas pembalakan liar,” ujar Rahmat, yang mewakili Daerah Pemilihan Sumatera Barat I.
Bencana banjir besar yang terjadi sejak pekan lalu telah menyebabkan longsor, galodo, rumah hanyut, dan jembatan ambruk di sejumlah daerah. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban di Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang hingga Jumat (28/11/2025).
Menanggapi situasi ini, Rahmat meminta Polda Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumbar, dan instansi terkait lainnya untuk segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, penegakan hukum yang kuat sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Polda Sumbar, Kejaksaan, dan instansi lainnya harus tegas. Tangkap orang-orang yang melakukan pembalakan liar itu. Jangan diam saja. Rakyat membutuhkan tindakan nyata,” tegasnya pada Senin (1/12), usai DPW PKS Sumbar menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir.
Rahmat menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh proses penegakan hukum. “Silakan tangkap kalau memang terbukti. Kami dukung sepenuhnya,” imbuhnya.
Aparat kepolisian saat ini tengah melakukan pemantauan di berbagai lokasi terdampak banjir serta menelusuri sumber kayu gelondongan yang terseret hingga ke pesisir Kota Padang.
