Jakarta – Kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu yang diberlakukan melalui Pertamina menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Nevi Zuairina, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan tersebut.
Menurutnya, meskipun berpotensi menimbulkan gangguan distribusi pada tahap awal, kebijakan ini akan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan. “Dengan mekanisme satu pintu, pengawasan harga akan lebih mudah dilakukan negara,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa selama ini, praktik permainan harga oleh sejumlah pelaku seringkali merugikan masyarakat, dan kebijakan ini diharapkan dapat membuat pengawasan lebih terkontrol.
Nevi menjelaskan bahwa dasar hukum kebijakan impor BBM satu pintu ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 beserta perubahannya, yaitu Perpres 69/2021 dan 117/2021. Regulasi tersebut secara tegas melarang impor langsung oleh SPBU swasta, kecuali jenis tertentu, sehingga seluruh pembelian BBM harus dilakukan melalui Pertamina.
Meskipun demikian, Nevi menekankan perlunya revisi regulasi agar kebijakan ini tidak menghambat iklim investasi hilir migas. “Kami mendorong agar ada mekanisme transparansi harga dan margin wajar bagi SPBU swasta,” katanya. Hal ini dianggap penting untuk menjaga persaingan sehat dan melindungi konsumen.
Lebih lanjut, legislator ini menyoroti pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor BBM dengan mempercepat pembangunan kilang. Ia menyebut rencana pembangunan 17 kilang modular senilai US$8 miliar oleh BPI Danantara sebagai peluang strategis. “Jika terealisasi, proyek ini akan memperkuat ketahanan energi, menstabilkan pasokan, sekaligus menghemat devisa impor migas,” jelasnya.
Nevi menegaskan bahwa Fraksi PKS akan mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal agar proyek kilang modular tidak mengalami kemandekan seperti program-program sebelumnya. Ia juga mendorong agar pembangunan kilang dimasukkan dalam roadmap hilirisasi migas nasional, dengan integrasi ke sektor petrokimia untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.
“Pertamina harus siap menambah impor sekitar 1,4 juta kiloliter hingga akhir tahun dan memastikan logistik berjalan lancar,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kelangkaan di SPBU swasta.
