Padang – Pemerintah Kota Padang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam upaya memperkuat sistem pengawasan internal. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) yang berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (10/9/2025).
Fokus utama dari pertemuan ini adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Wali Kota Padang menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Integritas bukan sekadar soal kejujuran, tetapi juga komitmen dan konsistensi dalam mengelola pemerintahan secara bersama-sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses yang tidak terstruktur dengan baik dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. “Jika prosesnya amburadul, tetap membuka celah bagi penyimpangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang menyeluruh melalui MCSP. Menurutnya, hal-hal detail seperti pengarsipan dan digitalisasi dokumen memiliki peran krusial dalam memperkuat transparansi serta mempermudah pemantauan kepatuhan perangkat daerah.
