Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menuntut pengawasan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat. Ia meminta Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menindak tegas pelanggaran yang mengancam keselamatan penerima manfaat.
“Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh berkompromi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan anak-anak penerima manfaat program ini,” tegas Mahyeldi.
Penegasan ini disampaikan saat Pertemuan Koordinasi Keamanan Pangan bersama Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG Provinsi Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin (12/10/2026).
Mahyeldi menekankan, MBG adalah program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Namun, manfaat ini harus dibarengi jaminan makanan yang aman, berkualitas, dan sehat.
Ia memerintahkan pengawasan menyeluruh, mulai dari bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memastikan standar higiene, sanitasi, dan waktu penyajian.
“Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi yang kuat, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan tindak lanjut yang terukur,” ujar Mahyeldi, seraya menambahkan, “Kita ingin mencegah terulangnya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG di Sumbar.”
Apabila terjadi kasus keracunan terkait makanan MBG, operasional dapur akan dihentikan sementara untuk evaluasi. Pemerintah kabupaten/kota dan Satgas terkait wajib menindaklanjuti setiap kasus sesuai kewenangan.
Di sisi lain, Gubernur mendorong MBG memberikan manfaat ekonomi bagi petani, produsen pangan, dan pelaku usaha lokal. Penggunaan bahan pangan daerah diharapkan memperluas pasar dan menggerakkan perekonomian nagari.
Upaya ini dapat disinergikan dengan program Pemprov Sumbar seperti Nagari Creatif Hub dan Klinik UMKM untuk memperkuat kapasitas usaha dan daya saing produk lokal.
“Program ini harus memberikan manfaat dari sisi kesehatan sekaligus ekonomi. Bahan pangan yang digunakan diharapkan berasal dari daerah sekitar dapur MBG, sehingga usaha masyarakat ikut bergerak dan kesejahteraan mereka meningkat,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, menyatakan pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan keamanan pangan MBG.
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari Satgas MBG Provinsi Sumbar, 19 kabupaten/kota, koordinator wilayah SPPG, perangkat daerah, dan instansi teknis terkait.
Pertemuan ini diharapkan membangun kesamaan pemahaman standar keamanan pangan, mengidentifikasi kendala, serta memperkuat mekanisme komunikasi dan pelaporan penanganan masalah.
Penguatan koordinasi ini krusial untuk memastikan MBG di Sumbar berjalan aman dan berkualitas, sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
