Agam – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengurangan Sampah dan Pembinaan Berbasis Kelompok Masyarakat di Kabupaten Agam.
Nevi Zuairina, anggota DPR RI, menekankan bahwa permasalahan sampah bukan sekadar isu lingkungan, melainkan cerminan dari perilaku sosial, tata kelola, dan sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat. “Persoalan sampah bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga mencerminkan perilaku sosial, tata kelola, dan sistem ekonomi yang dibangun masyarakat,” ujarnya.
Apresiasi diberikan atas inisiatif masyarakat Agam dalam mendukung program “Agam Sehat” yang berfokus pada pengurangan sampah plastik. Aksi bersih-bersih yang melibatkan berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, mahasiswa KKN, dan warga, dinilai sebagai bukti nyata kolaborasi positif. “Kita tidak boleh berhenti di sini. Gerakan pengelolaan sampah harus berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kelompok masyarakat seperti karang taruna, PKK, komunitas pemuda, dan kelompok tani memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan. Dengan pembinaan yang tepat, mereka dapat menjadi agen edukasi, inovasi, dan advokasi lingkungan di tingkat akar rumput.
Nevi juga menyoroti pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya, mendorong pola konsumsi bijak, serta memaksimalkan daur ulang kreatif. Pemanfaatan teknologi di era digital juga ditekankan untuk memetakan titik rawan sampah, mengembangkan aplikasi pelaporan, dan membangun sistem pengumpulan berbasis komunitas. “Semua itu akan lebih efektif jika didukung partisipasi aktif masyarakat,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Nevi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Namun, ia menekankan bahwa regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan gerakan sosial yang mengakar pada nilai gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab bersama.
“Agam punya modal sosial yang kuat untuk menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dengan kolaborasi antara DPR, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, kita bisa wujudkan Agam yang sehat, bersih, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
