Padang – Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumatera Barat menyoroti perlunya evaluasi terhadap menteri-menteri yang dianggap tidak pro rakyat, menyusul gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah. Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, menyampaikan hal ini dalam siaran persnya, Senin (1/9/2025), menanggapi kebijakan-kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat.
Almudazir menekankan pentingnya pimpinan DPR RI untuk secara terbuka mengkomunikasikan setiap kebijakan yang diambil kepada publik, termasuk pencabutan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. “Untuk meredakan amarah rakyat, pimpinan DPR RI harus menyampaikan secara terbuka ke publik setiap kebijakan yang diambil, termasuk pencabutan tunjangan perumahan bagi semua anggota DPR. Kita minta Pak Presiden juga harus mengevaluasi menteri-menteri yang tidak pro rakyat,” ujarnya.
Menurut Almudazir, fasilitas-fasilitas khusus yang diterima oleh anggota DPR RI dan pejabat negara sangat mencolok di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan. Ia menambahkan bahwa wakil rakyat seharusnya mendengarkan suara rakyat, bukan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi. “Terlalu banyak fasilitas-fasilitas khusus yang diperoleh anggota DPR RI dan pejabat negara, di tengah kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Dan fasilitas itu sangat mencolok sekali,” katanya.
Almudazir juga mengajak seluruh pihak untuk saling menjaga dan menghormati. “Mari kita sama-sama menjaga. Rakyat selama ini sangat menjaga dan menghormati anggota DPR dan para pimpinan lembaga negara, tapi jangan cederai penghormatan yang diberikan rakyat. Bantu mereka dengan kebijakan-kebijakan yang tidak mensengsarakan, mari kita saling menjaga. Termasuk celoteh-celoteh yang melukai hati rakyat,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pernyataan yang didampingi oleh seluruh pimpinan partai di parlemen pada Minggu (31/8/2025). Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat.
Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melakukan kesalahan secara cepat, transparan, dan terbuka kepada publik. Selain itu, pimpinan DPR telah sepakat untuk mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. “Para pimpinan DPR juga telah sepakat akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga memerintahkan Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku. Ia juga meminta pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa untuk berdialog langsung, menerima masukan, dan koreksi. “Kepada Polri dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Presiden Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan percaya kepada pemerintah. “Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi secara damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.
