Yogyakarta – Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Indonesia menggelar Musyawarah Nasional (Munas) I di Hotel New Saphir, Kamis (3/7/2025). Acara ini menandai perubahan Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) menjadi organisasi resmi.
Munas I ASWAKADA mengusung tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas”. Tujuan utama dari munas ini adalah untuk mempererat sinergi antara wakil kepala daerah di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan daerah yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut baik penyelenggaraan munas ini. Ia menilai forum ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menegaskan peran wakil kepala daerah dalam mendukung efektivitas pemerintahan.
“Kami sangat senang dan mengapresiasi forum ini,” ujar Maigus Nasir. Ia menambahkan bahwa ASWAKADA menjadi wadah penting untuk memperkokoh peran wakil kepala daerah, bukan hanya sebagai pendamping kepala daerah, tetapi sebagai aktor strategis yang memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, harmonis, dan berkelanjutan.
Maigus Nasir juga menyampaikan bahwa melalui forum nasional ini, para wakil kepala daerah dapat saling bertukar gagasan, belajar dari praktik baik, serta memperjuangkan aspirasi bersama terkait penguatan sistem pemerintahan daerah. “Munas ini bukan hanya tempat berdiskusi, tapi juga ruang menyusun strategi pembangunan daerah secara kolektif dan profesional,” katanya. Ia mengaku senang bisa mendapatkan banyak wawasan dan berdiskusi langsung dengan rekan-rekan dari daerah lain.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran wakil kepala daerah sebagai mitra strategis kepala daerah dalam menyukseskan program pembangunan. “Wakil kepala daerah harus mampu membaca dinamika ekonomi lokal, menjadi fasilitator solusi, dan memperkuat sinergi lintas sektor,” ungkapnya.
Munas I ASWAKADA diikuti oleh seluruh wakil kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Indonesia. Agenda utama yang dibahas meliputi penyusunan struktur organisasi, perumusan arah kebijakan strategis, pemilihan pengurus pusat, serta penyusunan rekomendasi nasional untuk memperkuat peran wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan.
Selain itu, para peserta juga mengikuti diskusi panel, sesi berbagi praktik terbaik (best practices), serta lokakarya kepemimpinan daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, akademisi, dan tokoh nasional.
