Padang – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mengatasi masalah kelebihan kapasitas di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Batusangkar dengan menyiapkan lahan untuk relokasi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi rutan yang dinilai sudah tidak memadai.
Pada hari peninjauan lokasi, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah merencanakan lahan seluas dua hektare di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan. “Alhamdulillah, kami secara langsung telah melihat lokasi untuk relokasi Rutan Kelas II B Batusangkar,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah daerah akan memfasilitasi lahan tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada.
Kondisi Rutan Kelas II B Batusangkar saat ini memang memprihatinkan. Dengan kapasitas normal hanya 35 orang, rutan tersebut kini menampung 148 warga binaan. Lokasi yang kecil dan berada di pusat kota menjadi faktor yang memperburuk keadaan.
Eka Putra berharap upaya relokasi ini mendapat dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham). “Kami sangat berharap upaya untuk merelokasi Rutan Kelas II B Batusangkar diterima Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham) karena tempat yang sekarang dianggap kurang layak,” ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Kunrat Kasmiri, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah. Ia menilai lokasi yang direncanakan untuk dihibahkan sangat representatif untuk pembangunan rutan yang baru. “Lokasi ini, rencana dihibahkan pemerintah daerah untuk relokasi Rutan Kelas II B Batusangkar,” katanya. Hal ini merupakan hasil diskusi dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada di Rutan Kelas II B Batusangkar.
Kunrat menambahkan, rencana ini akan segera dibicarakan lebih lanjut di tingkat pusat untuk pelaksanaan selanjutnya. “Terlebih dahulu kami mengucapkan rasa terima kasih atas kesempatan ini, mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan lancar untuk membantu kegiatan pembinaan pemasyarakatan,” pungkasnya.
