Gubernur Minta Dewan Pendidikan Jaga Dunia Pendidikan dari Politik

oleh -66 Dilihat
ada-yang-politikkan-dunia-pendidikan?-ini-kata-gubernur-mahyeldi.
Ada Yang Politikkan Dunia Pendidikan? Ini Kata Gubernur Mahyeldi.

Padang – Dewan Pendidikan Sumatera Barat periode 2025-2030 resmi dikukuhkan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah, menekankan pentingnya menjaga independensi dunia pendidikan dari pengaruh politik. Hal ini disampaikan dalam pidato sambutannya saat pengukuhan Dewan Pendidikan Sumatera Barat di auditorium kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (25/6).

“Datang dan perginya politik tidak boleh mempengaruhi pendidikan, pendidikan jangan dipolitisasi,” tegasnya.

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur Forkopinda, termasuk Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes (Pol) Susmelawati, Kadis Pendidikan H. Barlius MM, jajaran Kepala Bidang, Kepala Cabdin se-Sumbar, Musyawarah Kepala Kepala Sekolah (MKKS), ketua PGRI, ketua MUI Sumbar, serta sejumlah tokoh pendidikan lainnya.

Sebanyak 13 orang profesional, praktisi, dan pemerhati pendidikan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai anggota Dewan Pendidikan untuk masa bakti 2025-2030. Mereka adalah Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Ketua, Abinul Hakim S.Pd.M.Si sebagai Sekretaris, Dra. Yenni Puti MM sebagai Bendahara, serta Prof. Dr. Zainal Asril M.Pd, Drs. Munandar Kasim, M.Kom, CRGP, CACP, Dr. Alfroki Martha, M.Pd, Drs. M. Khudri. M.Pd, Suindra, S.Pd MM, Yuyu Mulyati S.Pt. M.Pd, Dr. Irsyad M.Pd, Ambra Warda, S.Pd, MM, Ardiles SE, dan Dr. Mukhlidi Muskhir. S.Pd, M.Kom sebagai anggota.

Gubernur berharap Dewan Pendidikan dapat berperan aktif dalam melindungi dunia pendidikan Sumatera Barat dari intervensi politik. “Saya tidak biarkan pendidikan Sumbar ini dicampuri politik, karena itu kita berharap Dewan Pendidikan dapat menjaga dunia pendidikan ini dijadikan objek politik, itu makanya saya setuju kalau Rektor tidak dipilih oleh Menteri Pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menilai bahwa Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinan Barlius relatif tidak memiliki permasalahan serius, kecuali terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPNB). “Dewan Pendidikan dapat memberikan masukan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan SPNB terutama turut menjaga stabilitas dari intervensi dan penekanan anggota dewan, bupati dan walikota,” jelasnya.

“Selain SPNB dinas Pendidikan ini tidak ada masalah, itu makanya saya tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan. Sebanyak itu kantor Dinas Propinsi Sumbar, kantor Dinas Pendidikan jarang saya kunjungi, karena tak ada masalah yang berarti,” imbuhnya.

Gubernur juga mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan protes terkait SPNB. “Itu tandanya masyarakat dan orang tua murid kita ingin sekali anaknya bersekolah,” katanya.

Dewan Pendidikan juga diharapkan dapat melindungi hak-hak guru, termasuk kenaikan pangkat, kesejahteraan, dan hak-hak lainnya. Di sisi lain, Dewan Pendidikan juga dapat mengingatkan guru agar tidak terjerat hutang piutang. “Keuangan guru juga dikontrol, jangan sampai guru minjam sana minjam sini,” pesannya.

“Saya pernah berhentikan Kepsek yang banyak hutang, dia harus cari tambahan lain, sehingga tugasnya disekolah tidak dilaksanakan. Pernah ada Kepsek banyak hutang saya berhentikan, karena itu Kadis dan Capdin tolong diawasi juga keuangan guru guru,” tegasnya.

Dengan demikian, Dewan Pendidikan memiliki tugas utama untuk memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dalam bidang pendidikan. Mereka berperan sebagai wadah perwakilan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. “Dewan Pendidikan memberikan dorongan, saran dan masukan kepada pemerintah, sebagai aspirasi masyarakat. Bukan hanya saran, kritikan juga boleh, pemerintah butuh kritikan, pak Kadis juga,” ungkapnya.

Gubernur mengingatkan Kadis Pendidikan mengenai konsekuensi dari pembentukan Dewan Pendidikan. “Karena Dewan Pendidikan ini sudah kita SK kan, kita kukuhkan pula, maka konsekwensi adalah anggaran. Pak Kadis harap dianggarkan agar dewan ini bisa bekerja,” pungkasnya, yang disambut tepuk tangan hadirin.

Gubernur menambahkan arahannya terkait pelestarian falsafah dan nilai-nilai budaya Minangkabau. “Nilai nilai adat dan agama disintegrasi dalam pembelajaran dalam rangka mengembangkan tiga kecerdasan yaitu harus kita diintegrasikan dalam tiga kecerdasan yaitu spiritual, intelektual dan kecerdasan emosional,” tutupnya.