GERTAK Sumbar Adukan Dugaan Penyimpangan Aset Daerah 108 Hektare ke Penegak Hukum

oleh -16 Dilihat
Perwakilan GERTAK Sumbar menyerahkan laporan dugaan penyimpangan aset daerah 108 hektare ke KPK dan lembaga penegak hukum.

Jakarta – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (GERTAK SUMBAR) resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan aset daerah seluas 108 hektare di kawasan industri Sumatera Barat kepada tiga lembaga penegak hukum di tingkat pusat.

Laporan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, serta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Langkah hukum ini menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT PIP).

Poin krusial yang diadukan meliputi ketidaksesuaian setoran saham, status tanah, penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), penggunaan dana APBD untuk infrastruktur, hingga pengelolaan dana dividen.

Perwakilan GERTAK SUMBAR yang terdiri dari Aryanda Putra, Muhammad Jamil, Viedro Bernanda Fitraski, Fadhli Hakimi, dan Ilham Priduan Zulfira meminta aparat memeriksa alur keuangan serta status aset secara menyeluruh.

Tanah seluas 108 hektare di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, tersebut awalnya dibebaskan menggunakan dana APBD sebesar Rp1,95 miliar pada awal 1990-an.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1995, tanah tersebut ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah pada PT ARP senilai Rp3 miliar.

Namun, GERTAK SUMBAR menemukan selisih nilai penyertaan modal sebesar Rp2,4 miliar serta ketidaksesuaian komposisi saham antara ketentuan Perda dan akta pendirian perusahaan.

Laporan tersebut juga merujuk pada temuan audit investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat mengenai investasi infrastruktur senilai Rp7,84 miliar yang bersumber dari APBD namun tidak tercatat sebagai tambahan investasi perusahaan.

Selain itu, terdapat sorotan terhadap penggunaan dana perusahaan oleh direktur utama sebesar Rp540 juta serta pembagian dividen yang belum diterima oleh pemerintah daerah.

Terkait riwayat penanganan perkara yang sempat dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada 2021, GERTAK SUMBAR meminta aparat melakukan evaluasi independen terhadap keputusan tersebut.

GERTAK SUMBAR menegaskan bahwa pengaduan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan daerah.

“Kami tidak meminta aparat penegak hukum membenarkan dugaan kami,” ujar perwakilan GERTAK SUMBAR dalam pernyataan resminya.

Mereka menambahkan, “Kami meminta aparat penegak hukum membuktikan atau membantah dugaan tersebut melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.”

GERTAK SUMBAR mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, baik swasta maupun pejabat daerah, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan perbuatannya.

Sebagai penutup, organisasi ini menekankan perlunya koordinasi antarlembaga agar aset daerah yang bersumber dari uang rakyat tersebut mendapatkan kepastian hukum.