Padang – Perpustakaan di Sumatera Barat kini didorong untuk beralih fungsi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah strategis ini menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Sabtu (8/8/2026).
Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, menekankan bahwa perpustakaan tidak boleh hanya menjadi gedung tempat membaca. Ia menuntut adanya kolaborasi lintas sektor agar literasi berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.
Aminudin mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dengan capaian Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumatera Barat tahun 2025 yang berada di atas rata-rata nasional. Ia menilai angka tersebut hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar.
“Urusan literasi adalah pekerjaan bersama yang dikerjakan bersama, maka harus jadi tanggung jawab bersama. Ini kata kuncinya,” tegas Aminudin saat memberikan paparan.
Menanggapi arahan tersebut, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, menyatakan bahwa Pemprov Sumbar tengah memacu program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini bertujuan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengasah keterampilan hingga membuka peluang ekonomi baru.
Selain itu, Medi menekankan bahwa akreditasi perpustakaan bukan sekadar pemenuhan syarat administratif. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menganggap akreditasi sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik yang mendasar.
“Gubernur mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, mengakselerasi inovasi digital, mengoptimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta terus meningkatkan status akreditasi perpustakaan,” ujar Medi mewakili Gubernur Sumbar.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Jumadi, menambahkan bahwa forum ini menjadi ajang sinkronisasi visi antara pemerintah pusat dan daerah. Rakor ini juga menjadi sarana evaluasi program dan koordinasi anggaran agar pengembangan literasi berjalan lebih efektif.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga pegiat literasi. Pertemuan diisi dengan dialog intensif mengenai strategi penguatan literasi di tengah pesatnya arus digitalisasi.
