Padang – Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumatera Barat menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam merespons potensi aksi demonstrasi.
Organisasi tersebut menekankan bahwa keterbukaan informasi dapat menjadi kunci untuk meredam gejolak sosial dan membangun kepercayaan publik.
Almudazir, dari PJKIP Sumbar, menyampaikan dukungan terhadap penyampaian aspirasi melalui demonstrasi, namun dengan catatan.
“Mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPR, merupakan sebuah keharusan kita lakukan agar mereka tidak seenaknya membuat kebijakan-kebijakan yang justru akan menyengsarakan rakyat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima sejumlah media, Minggu (31/8/2025).
Ia menambahkan, aksi unjuk rasa harus dilakukan dengan cara yang bermartabat, santun, dan mengedepankan dialog, serta tidak melanggar hukum.
Lebih lanjut, Almudazir juga mengingatkan aparat keamanan untuk menghindari tindakan provokatif yang dapat memicu eskalasi konflik.
“Jangan ada aksi dulu, baru aspirasi diterima,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan Sumatera Barat sebagai tanah kelahiran.
PJKIP Sumbar juga menyoroti perlunya transparansi dan keterbukaan informasi publik dari seluruh jajaran pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, TNI, dan Polri, sebelum mengambil keputusan atau kebijakan. Menurut Almudazir, hal ini penting untuk menghindari kebencian dan kemarahan masyarakat.
“Saya selalu berkeyakinan, Keterbukaan informasi publik merupakan cara yang ampuh dalam menjaga wibawa pemerintah serta menghindari kekecewaan rakyat,” katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan uji publik sebelum memutuskan kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Almudazir menyimpulkan, “Tidak mau terbuka dan transparan, tentu ada apa-apanya.”
