Padang – Pemerintah Kota Padang mendesak percepatan penanganan sungai yang rusak akibat bencana hidrometeorologi November 2025. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan penanganan terpadu sangat penting untuk menekan risiko bencana.
Dorongan ini disampaikan saat Fadly Amran menerima kunjungan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Minggu (11/10/2026). Pertemuan membahas langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.
Fokus utama meliputi pengerukan sedimentasi sungai, pembangunan pengendali banjir seperti check dam dan sabo dam, serta penataan aliran sungai. Fadly Amran menilai percepatan ini mendesak mengingat keresahan masyarakat akibat banjir yang berulang.
“Kami juga mendorong BWS V untuk terus melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif, karena bencana yang berulang menyebabkan sedimen kembali menumpuk. Perlu penanganan secara menyeluruh, jika memungkinkan melibatkan pihak swasta,” ujar Fadly Amran.
Sungai Batang Kuranji dan Air Dingin menjadi prioritas utama dalam penanganan ini. Menurut Reski Wahyudi, pelaksanaan rehab-rekon dijadwalkan mulai November 2026.
Selama masa tanggap darurat, BWS Sumatera V telah memperbaiki tanggul yang melimpas dan memulihkan alur sungai. Pekerjaan fisik yang direncanakan meliputi penanganan Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, dan sejumlah anak sungai di Kota Padang.
Reski Wahyudi menegaskan pengendalian banjir berskala besar memerlukan perencanaan teknis matang. Kajian menyeluruh, mulai dari desain teknis, pembebasan lahan, hingga kesiapan anggaran sangat krusial.
“Bencana yang kita alami kali ini berkali lipat lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012 lalu. Karena itu, kita memerlukan studi yang matang untuk pengendalian banjir,” kata Reski Wahyudi.
Sebelum pekerjaan fisik dimulai, BWS Sumatera V akan melakukan pengukuran lapangan untuk memastikan kebutuhan penanganan sesuai kondisi aktual. Fadly Amran juga menyoroti pentingnya penentuan kawasan yang perlu direlokasi.
Ia meminta dukungan BWS Sumatera V dalam mengidentifikasi kawasan yang membutuhkan relokasi. Hal ini penting agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak terhambat persoalan lahan. Pemerintah Kota Padang siap membantu proses pembebasan lahan.
“Kami membutuhkan dukungan dari BWS dalam menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami juga akan mendukung dalam proses pembebasan lahan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” ujar Fadly Amran.
Reski Wahyudi mengharapkan dukungan pemerintah kota dalam proses pembebasan lahan dan relokasi warga. Koordinasi kedua pihak sangat penting untuk kelancaran pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Reski Wahyudi mengungkapkan, curah hujan pada 3 Agustus 2026 tercatat lebih tinggi dari bencana 28 November 2025, namun dampaknya lebih rendah. Ini menunjukkan upaya penanganan sebelumnya menunjukkan hasil positif.
Namun, pengendalian banjir tetap membutuhkan langkah berkelanjutan dan perencanaan komprehensif. Percepatan koordinasi antara Pemkot Padang dan BWS Sumatera V menjadi tahapan penting dalam pemulihan kawasan sungai.
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Malvi Hendri. Sinergi penanganan sungai diharapkan semakin kuat.
