Padang – Anggaran senilai total Rp 200 miliar telah dialokasikan untuk Sumatera Barat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyatakan keberhasilan memperjuangkan anggaran ini sebagai angin segar bagi percepatan pembangunan daerah.
Menurut Rolanda, program IJD yang digagas melalui Kementerian Pekerjaan Umum merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. “Alhamdulillah program Komisi V dengan Mitra Kerja telah menjadi Program IJD tahap I diumumkan pada 27 Agustus,” ujarnya pada Jumat (12/9-2025).
Tahap I program IJD mencakup lima program di Sumatera Barat, meliputi ruas jalan Simpang III Siluat – Silaut III di Pesisir Selatan dengan alokasi Rp 29.827.764.000, ruas jalan Taratak Galundi – Alahan Panjang di Kabupaten Solok senilai Rp 8.519.918.000, serta ruas jalan Sungai Sungkai – Log Batu Sandi atau batas Dharmasraya di Solok Selatan yang dialokasikan Rp 20.000.000.000 dan dilanjutkan pada 2026 dengan skema multi-year contract (MYC) sebesar Rp 48.259.600.000, sehingga totalnya menjadi Rp 68.259.600.000.
Selain itu, pembangunan Jembatan Lubuk Pauh di Tanah Datar mendapat alokasi Rp 12.028.312.000 yang juga dilanjutkan pada 2026 dengan skema MYC sebesar Rp 16.279.588.000, sehingga total anggaran menjadi Rp 28.307.900.000. Terakhir, perbaikan Jalan Batas Kota Payakumbuh – Sitangkai memperoleh alokasi Rp 48.994.875.000 dan dilanjutkan pada 2026 dengan skema MYC sebesar Rp 26.052.936.140, sehingga total anggaran mencapai Rp 75.047.811.140. “Total anggaran untuk ruas jalan ini adalah Rp. 75.047.811.140,” kata Rolanda.
Pada rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum pada 4 September 2025, Komisi V mendorong penetapan program IJD tahap II. Rolanda menjelaskan bahwa Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap II ditetapkan sebagai salah satu kesepakatan dari rapat tersebut.
Rincian Inpres tahap II di Sumatera Barat meliputi peningkatan Jalan Dama Gadang – Durian Jantung dan Jalan Ujung Guguang – Simpang Kuranji di Agam dengan alokasi Rp 16.000.000.000, peningkatan Jalan Piobang Koto – Panjang di 50 Kota senilai Rp 4.500.000.000, serta peningkatan Jalan Simpang tiga Rumbai – Muara Tais di Pasaman yang dialokasikan Rp 5.800.000.000 dan dilanjutkan pada 2026 dengan skema MYC sebesar Rp 29.200.000.000, sehingga totalnya menjadi Rp 35.000.000.000. Selain itu, pelebaran Bukit Kanduang – Panjalangan di Solok mendapat alokasi Rp 11.119.181.000.
“Pada RDP tanggal 11 September 2025 juga disepakati program pembangunan yang sebelumnya penganggaran dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran, dijadikan skema MYC sehingga dapat dikontrakan sekali jalan,” jelas Rolanda.
Proses pengusulan Inpres Jalan Daerah dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah melalui Aplikasi SiTIA. Usulan tersebut dinilai berdasarkan kesiapan dokumen, kesesuaian dengan tema pembangunan, serta surat dukungan dari Komisi V DPR RI.
Rolanda menegaskan bahwa program IJD ini akan memperlancar akses transportasi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Secara keseluruhan, anggarannya sebesar 200 miliar. Program ini akan sangat membantu memperlancar akses transportasi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya. Ia berharap kualitas infrastruktur jalan di Sumatera Barat semakin membaik dan mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas masyarakat secara lebih nyaman dan aman.
