Padang – DPRD Kota Padang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dari Pemerintah Kota Padang dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (9/3/2026). Laporan ini akan menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, memimpin langsung rapat paripurna tersebut. Wakil Walikota Padang, Maigus Nasir, hadir mewakili Walikota Padang.
Muharlion menjelaskan, LKPJ ini akan menjadi gambaran capaian yang diraih Walikota selama tahun 2025.
“Ini terkait kinerja,” tegasnya.
Selanjutnya, LKPJ akan dibahas di tingkat komisi. Rekomendasi dari pembahasan ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Padang pada tahun 2026.
“Spesifik untuk 2026 ini, kami mendorong pencapaian program unggulan sesuai amanah RPJMD. Sejauh mana capaian program unggulan (Progul) menuju RPJMD. Apa yang belum tercapai kita kawal lagi,” kata Muharlion.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan bahwa LKPJ ini merupakan wujud akuntabilitas publik.
“Penyampaian LKPJ ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ujarnya.
LKPJ juga menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai tujuan dan sasaran. Terutama dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah.
Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Padang pada Tahun 2025 berjalan baik. Meskipun, masih ada beberapa permasalahan.
Permasalahan umum berkaitan dengan ketidaksesuaian antara asumsi prioritas pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah. Serta rencana program atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD.
Target pendapatan daerah Kota Padang Tahun 2025 sebesar Rp2.875.054.471.583,59. Realisasinya mencapai Rp2.850.542.198.443,07 atau 99,15 persen.
Belanja daerah Kota Padang ditargetkan sebesar Rp3.037.706.279.299,30. Realisasinya sebesar Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78 persen.
Maigus Nasir berharap, LKPJ ini menjadi bahan telaahan serta masukan. Tujuannya, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik kedepan.
