Padang – Kasus pencemaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang diduga bercampur material serupa semen di Sumatera Barat kini menjadi sorotan serius Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mengancam akan memanggil direksi Pertamina Patra Niaga jika ditemukan unsur kelalaian dalam pengawasan distribusi BBM.
Rahmat menekankan bahwa Pertamina wajib memikul tanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami masyarakat akibat kerusakan mesin kendaraan. Ia menuntut sanksi berat dijatuhkan kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran kualitas.
“Kami mendesak Pertamina Patra Niaga untuk memberikan sanksi tegas terhadap SPBU yang ternyata terbukti terdapat kandungan pencampuran terhadap Pertalite di Kota Padang,” ujar Rahmat di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
Politisi ini memastikan akan mengawal ketat proses investigasi yang sedang berjalan. Rahmat menegaskan, pemanggilan direksi ke Senayan menjadi langkah lanjutan jika Pertamina gagal memastikan kualitas bahan bakar yang beredar.
“Kalau seandainya kesalahan terjadi di pihak Pertamina, kami akan memanggil Patra Pertamina untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kelalaian pencampuran Pertalite di Padang maupun daerah lain di Sumbar. Pertamina harus bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat,” tegasnya.
Guna memperkuat langkah advokasi, Rahmat mengajak para korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui saluran resmi dengan menyertakan bukti pendukung. Basis data yang akurat dianggap krusial untuk menindaklanjuti kasus ini.
“Kami meminta kepada masyarakat yang menjadi korban agar bisa melapor, baik melalui akun kita ataupun metode yang lain. Dengan begitu, kita punya basis data yang akurat mengenai korban-korban yang mengalami kerugian akibat dampak Pertalite bercampur ini,” tutupnya.
Polemik ini bermula dari unggahan video di media sosial yang memperlihatkan endapan material keras menyerupai semen di dalam tangki kendaraan warga. Insiden yang terjadi di Kota Padang dan Bukittinggi ini kini menjadi perhatian luas karena mengancam operasional kendaraan masyarakat.
