Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini krusial untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Penekanan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat mewakili Gubernur dalam acara *Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026* di Padang, Jumat (25/9/2026).
Arry menyatakan, transformasi digital dalam transaksi keuangan daerah merupakan kebutuhan mendesak seiring tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.
Ia menjelaskan, ETPD bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi instrumen untuk membangun pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Arry menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait.
Kolaborasi ini dinilai penting guna memastikan ekosistem transaksi digital berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital mendukung efisiensi dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, inovasi tersebut harus memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.
Acara tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian Puji Gunawan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima, serta Bupati Padang Pariaman.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap implementasi ETPD dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern dan mempermudah masyarakat dalam bertransaksi dengan pemerintah.
