Padang – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan merayakan usia ke-81 pada 1 Oktober 2026 dengan berbagai capaian pembangunan positif. Pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan tata kelola menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan capaian ini menjadi pijakan untuk pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat. “Kita terus berupaya membangun perekonomian Sumbar yang kuat, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya dari pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujar Mahyeldi di Padang, Kamis (1/10/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Sumbar pada triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 4,77 persen, melampaui periode yang sama tahun 2025 yang tercatat 3,70 persen.
Dari sisi kesejahteraan, jumlah penduduk miskin Sumbar per Maret 2026 sebanyak 311,14 ribu orang atau 5,27 persen, menunjukkan penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 turun menjadi 5,51 persen, sementara jumlah penduduk bekerja meningkat sekitar 85,75 ribu orang menjadi 3,06 juta orang.
IPM Sumbar tahun 2025 tercatat 77,27, naik dari 76,43 pada tahun sebelumnya, mengindikasikan perbaikan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.
Mahyeldi menekankan pentingnya pembangunan Sumbar yang juga memperhitungkan risiko bencana tinggi. Pengalaman bencana hidrometeorologi akhir 2025 menjadi pelajaran agar pembangunan ekonomi dan ketangguhan bencana berjalan selaras. “Sumbar harus terus menjadi daerah yang responsif dalam menghadapi bencana. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta seluruh lembaga terkait terus kita perkuat,” katanya.
Upaya penguatan meliputi sistem penanggulangan bencana, standar operasional prosedur kebencanaan, koordinasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi dalam pemantauan pascabencana. Ketangguhan daerah juga diukur dari kemampuan masyarakat memulihkan kehidupan dan aktivitas ekonomi pascabencana.
Di bidang tata kelola, Pemprov Sumbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan WTP ke-14 berturut-turut, menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas.
Pengembangan ekonomi syariah juga terus diperkuat. Sumbar meraih peringkat kedua kategori Rencana Aksi Daerah pada Anugerah Adinata Syariah 2026.
Menyongsong masa depan, Mahyeldi mengarahkan pembangunan Sumbar untuk memperkuat sektor pertanian, UMKM, pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan perdagangan guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. “Memaknai nilai perjuangan masa lalu harus kita terjemahkan dalam peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta percepatan transformasi digital,” ujarnya.
Gubernur mengapresiasi Presiden, Wakil Presiden RI, para tokoh, pejuang, serta generasi muda atas kontribusi mereka terhadap Sumatera Barat. Ia berharap Hari Jadi Sumbar ke-81 menjadi momentum evaluasi dan penguatan langkah ke depan. “Usia 81 tahun harus menjadi momentum untuk terus bergerak maju. Kita ingin ekonomi masyarakat semakin kuat, kualitas sumber daya manusia meningkat, pelayanan publik semakin baik, dan Sumbar semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan,” pungkasnya.
