Padang – Pemerintah Kota Padang terus berupaya menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai melanggar aturan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang kembali menggelar patroli pengawasan terhadap aktivitas PKL di sejumlah lokasi yang dianggap terlarang.
Kegiatan yang menyasar Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Padang Selatan ini dilakukan pada Rabu (16/7/2025). Patroli ini menyusul masih banyaknya PKL yang berjualan di area publik, sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan.
Menurut Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum dan Tranmas) Satpol PP Kota Padang, Rozaldi Rosman, pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif dalam penertiban ini. “Kami melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis. Para pedagang diberikan imbauan serta teguran lisan agar tidak lagi berjualan di area yang dilarang,” ujarnya.
Selain memberikan teguran, petugas juga mencatat identitas para pedagang yang melanggar. Langkah ini diambil sebagai antisipasi jika pedagang tersebut kembali melanggar di kemudian hari. “Jika ditemukan kembali berjualan di lokasi yang sama, Satpol PP akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Rozaldi.
Patroli ini melibatkan anggota BKO Pol PP dan Kasi Trantib dari masing-masing kecamatan. Penertiban mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Rozaldi menambahkan bahwa kegiatan pengawasan akan terus dilakukan secara rutin agar tercipta lingkungan kota yang tertib dan nyaman. Ia pun mengajak seluruh pedagang untuk beraktivitas di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. “Kegiatan ini akan terus kami lakukan agar masyarakat Kota Padang yang berprofesi sebagai pedagang beraktivitas di lokasi yang tidak melanggar. Dengan begitu, tercipta ruang publik yang tertib, bersih, dan nyaman,” jelasnya.
Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk ikut mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kota yang tertib dan teratur. “Patroli pengawasan PKL merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kota yang lebih tertib, teratur, dan nyaman untuk seluruh masyarakat,” pungkas Rozaldi.
