Padang – Bantuan air bersih menjadi fokus utama dalam penanganan dampak banjir dan longsor di Kota Padang. Anggota DPR RI, Zigo Rolanda, menginstruksikan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat untuk segera mengerahkan unit Hidran Umum (HU) ke lokasi-lokasi pengungsian. Instruksi ini diberikan saat Zigo melakukan koordinasi langsung di daerah terdampak.
Dalam peninjauan yang dilakukan, Zigo bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chisa, Wali Kota Padang, Fadli Amran, serta Dirut PDAM Padang dan Helmi Moesim AY dari Fraksi Golkar DPRD Padang, meninjau kondisi intake PDAM Kota Padang. Kehadiran para pimpinan daerah ini menunjukkan sinergi antarinstansi dalam merespons bencana.
Zigo menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak. “Air bersih adalah kebutuhan paling mendesak,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa gangguan pada jaringan air PDAM akibat banjir semakin memperparah situasi. Ia meminta BPPW untuk segera mengirimkan HU ke posko-posko pengungsian agar warga dapat segera terbantu.
Lebih lanjut, Zigo mengingatkan agar distribusi air bersih dilakukan secara terukur dan merata. Ia menyoroti peran penting dukungan dari balai teknis dan pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran suplai air bersih. Akses yang cepat, menurutnya, akan sangat menentukan kenyamanan warga yang saat ini berada di posko pengungsian.
Menanggapi instruksi tersebut, Kepala BPPW Sumbar menyatakan kesiapan pihaknya. Ia mengatakan, “Kami menyiapkan 58 unit HU serta kendaraan water tanker untuk mendistribusikan air bersih dari PDAM Kota Padang ke posko-posko penanganan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa dukungan teknis telah dikoordinasikan secara komprehensif.
Koordinasi dengan PDAM terus dilakukan untuk memastikan pengisian dan penyaluran air bersih berjalan dengan cepat. Upaya ini dianggap krusial agar posko-posko tidak mengalami kekurangan pasokan selama masa tanggap darurat.
Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan pemerintah pusat dan balai teknis yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan layanan PDAM. Ia menilai dukungan langsung dari DPR RI mempercepat proses kerja di lapangan.
Zigo memastikan bahwa Komisi V DPR RI akan mengawal seluruh proses pemulihan infrastruktur dasar. Ia menegaskan komitmen untuk menjaga dukungan kementerian tetap optimal selama masa pemulihan. Langkah ini diharapkan dapat segera memulihkan akses air bersih yang stabil bagi warga terdampak dan mempercepat normalisasi layanan PDAM.
