Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat stabilitas harga pangan dengan memperluas jaringan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dari lima menjadi delapan wilayah pada 2026 mendatang. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera memetakan ketersediaan komoditas pangan. Data mengenai surplus maupun defisit pangan di setiap wilayah nantinya akan menjadi acuan distribusi komoditas seperti beras dan cabai ke daerah yang membutuhkan.
“Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjadi indikator penilaian TPID Award,” ujar Ahmad Fadly saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Aula Eksekutif Kantor Bupati, Senin (3/8/2026).
Fadly menegaskan, setiap kolaborasi harus memberikan keuntungan timbal balik bagi daerah pemasok maupun pemasaran. Implementasi kerja sama ini wajib berpedoman pada prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar, Franky Adhitama, mengungkapkan bahwa keberhasilan kolaborasi sepanjang 2025 menjadi modal utama perluasan jaringan ini. Sebelumnya, Pemkab Tanah Datar telah sukses bekerja sama dengan Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, serta Kabupaten Musi Rawas di Sumatera Selatan.
Saat ini, Pemkab Tanah Datar tengah mematangkan proses kerja sama dengan daerah baru, termasuk Kota Solok dan Kota Pekanbaru. Perluasan ini diharapkan mampu memperkokoh ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
