Padang – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tengah mengupayakan percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayahnya. Langkah konkret yang diambil adalah pengajuan proposal perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak kepada pemerintah pusat.
Pada Senin (8/12/2025), proposal tersebut diserahkan langsung kepada Satker Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah Sumatera Barat di Padang. Dokumen usulan ini berisi data rinci mengenai kerusakan rumah warga, jumlah unit yang terdampak, serta kebutuhan penanganan yang mendesak.
Afrianto, Plt. Kepala Dinas PerkimtanLH Pesisir Selatan, menyampaikan bahwa data yang diajukan telah melalui proses verifikasi lapangan yang ketat. “Kami membawa data yang benar-benar telah diverifikasi di lapangan. Ada rumah yang hanyut, rusak berat, dan tidak lagi layak huni. Semua ini kami sampaikan secara detail agar pemerintah pusat memahami kebutuhan mendesak masyarakat Pesisir Selatan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap agar Kementerian PUPR dapat segera melakukan evaluasi dan menindaklanjuti proposal tersebut. “Kami ingin agar proposal ini tidak hanya diterima, tetapi diproses secepat mungkin. Target kami adalah masyarakat dapat kembali memiliki hunian yang aman dan layak dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Afrianto.
Menurutnya, pemulihan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama, dan masyarakat yang terdampak sangat membutuhkan kepastian bantuan. “Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi,” tegasnya.
Pihak Satker Perumahan Kementerian PUPR Wilayah Sumbar telah menerima dokumen tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan kajian teknis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, terutama bagi warga yang rumahnya hanyut dan mengalami kerusakan berat.
