Padang – Fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kota Padang mengusulkan belanja daerah sebesar Rp2,7 triliun dalam rancangan APBD 2027. Proyeksi ini disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Padang, Jumat (17/7/2026).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut dirancang untuk mengoptimalkan sektor pelayanan bagi masyarakat. Selain pengusulan APBD 2027, dalam kesempatan yang sama, seluruh fraksi di DPRD juga menyepakati persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
Untuk mendukung belanja tersebut, Pemkot Padang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,1 triliun. Sumber pendapatan ini akan digali dari sektor pajak, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah secara maksimal.
Selain PAD, pemerintah juga mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan antardaerah sebesar Rp1,5 triliun. Mayoritas anggaran, yakni Rp2,5 triliun, dialokasikan untuk belanja operasi guna memastikan roda pemerintahan dan layanan masyarakat tetap berjalan lancar.
Pemerintah juga menyiapkan alokasi khusus sebesar Rp118,3 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan Rp7 miliar untuk belanja tidak terduga. Meski terdapat proyeksi defisit sebesar Rp87,3 miliar, Maigus memastikan kondisi keuangan daerah tetap dalam keadaan sehat.
“Defisit tersebut akan ditutup menggunakan surplus pembiayaan netto dari selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah,” jelas Maigus.
Ia pun mendorong agar dokumen anggaran segera dibahas di tingkat komisi dan badan anggaran. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk memastikan kebijakan fiskal yang dihasilkan nantinya dapat berjalan efektif serta efisien.
“Kami berharap apa yang telah disampaikan ini dapat dibahas lebih lanjut, sehingga menghasilkan APBD yang efektif, efisien, serta mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang,” tegas Maigus.
