Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menunjukkan komitmennya terhadap transparansi publik dengan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat. Penghargaan ini menandai keberhasilan Padang Panjang dalam mempertahankan status sebagai Kota Informatif.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menerima penghargaan tersebut pada Selasa (18/11/2025) malam, yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat, Arry Yuswandi, didampingi oleh Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, dan anggota Mona Sisca.
Proses penilaian Anugerah KIP melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengisian kuesioner melalui aplikasi e-Monev dan presentasi di hadapan KI Sumbar.
Allex Saputra mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kerja keras seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pengelolaan informasi publik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi yang baik dapat meningkatkan indeks KIP dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Arry Yuswandi sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada KI Sumbar atas upaya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di berbagai badan layanan. “Upaya KI Sumbar telah mendorong badan publik dan PPID di Sumbar untuk semakin memperkuat komitmen keterbukaan informasi,” tuturnya.
Musfi Yendra menjelaskan bahwa Anugerah KIP merupakan bentuk penghargaan sekaligus dorongan bagi badan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. “Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan dan budaya kerja untuk mewujudkan Sumatera Barat yang madani,” tegasnya.
Selain Pemko Padang Panjang, beberapa instansi lain di kota tersebut juga meraih predikat Badan Publik Informatif, termasuk Pengadilan Agama, Bawaslu, KPU, dan BPS Padang Panjang.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Maryulis Max, Pranata Humas, Harry Sulistio, dan Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Pasang Panjang, Rifnaldi.
