Padang – Pemerintah Kota Padang menerima evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, yang menyoroti perlunya peningkatan di beberapa sektor. Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung kepada pemerintah kota sebagai bahan evaluasi.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima dokumen tersebut di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (7/11/2025). Pemerintah Kota Padang berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
“Kita berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Ombudsman demi menghadirkan pelayanan publik yang baik, terukur dan transparan,” ujar Maigus, menekankan keselarasan dengan program ‘Padang Amanah’ yang mengutamakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Maigus juga menginstruksikan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam LHA dan LHP. “Kita akan mengawal ketat seluruh saran perbaikan dari Ombudsman agar masyarakat memperoleh layanan prima dan berkeadilan,” tambahnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi, menjelaskan bahwa LHA dan LHP merupakan hasil evaluasi terhadap pelayanan publik di Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan melalui RSUD dr. Rasidin.
Adel mengapresiasi inovasi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan, namun menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut. “Kita mengapresiasi komitmen dan progres yang telah dilakukan Pemko Padang. Namun perlu percepatan peningkatan layanan terutama di sektor perdagangan, sosial, dan kesehatan,” katanya. Ia berharap rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam 30 hari ke depan demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan melayani.
