Nusantara – PT Nindya Karya (Persero) memulai pembangunan delapan tower hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Proyek ini bertujuan menyiapkan tempat tinggal yang memadai bagi para abdi negara yang akan bertugas di IKN.
Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan hunian vertikal di Wilayah Perencanaan (WP) 1A KIPP IKN pada Rabu (14/10/2026).
Acara penandatanganan yang berlangsung di kawasan Glamping IKN ini dihadiri langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono beserta jajaran. Turut hadir pula Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah, Direktur Pengembangan Bisnis dan SDM Eduard Batubara, serta Direktur Operasi 2 Arif Putranto.
Proyek hunian ASN ini akan dibangun di atas lahan seluas 68.390 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 82.666 meter persegi. Nantinya, delapan tower tersebut akan menyediakan 288 unit hunian yang masing-masing berukuran sekitar 190 meter persegi.
PT Nindya Estate Management, anak perusahaan Nindya Karya, ditunjuk untuk mengelola hunian-hunian ini setelah selesai dibangun.
Direktur Utama Nindya Karya, Firmansyah, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan OIKN kepada perusahaannya. “Pembangunan hunian delapan tower memiliki peran penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, untuk mendukung kesiapan fasilitas tempat tinggal, menunjang aktivitas aparatur negara, serta membangun kualitas kehidupan di IKN,” ujarnya.
Firmansyah menambahkan bahwa penyediaan hunian adalah elemen krusial dalam mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan. Fasilitas tempat tinggal ini diharapkan menunjang aktivitas dan kualitas kehidupan ASN selama bertugas di Nusantara.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan SDM Nindya Karya, Eduard Batubara, menjelaskan bahwa konstruksi proyek ini dijadwalkan berlangsung selama 15 bulan.
Dalam pelaksanaannya, Nindya Karya akan menerapkan prinsip Construction Excellence. Prinsip ini mencakup pengendalian jadwal yang ketat, pemenuhan standar mutu tertinggi, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di setiap tahapan pembangunan.
Perusahaan menegaskan kesiapannya untuk mengerahkan seluruh sumber daya dan kapabilitas guna memastikan kelancaran proyek. Hal ini dilakukan demi memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Selain menyediakan tempat tinggal bagi ASN, pembangunan hunian ini juga diharapkan dapat membuka peluang kerja dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar IKN. Namun, rincian mengenai potensi penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi proyek belum diinformasikan lebih lanjut.
Pelaksanaan proyek melalui skema KPBU atas prakarsa badan usaha ini menunjukkan keterlibatan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur strategis di IKN. Melalui proyek ini, Nindya Karya berkontribusi dalam pengembangan fasilitas pendukung pemerintahan di Nusantara, di mana ketersediaan hunian menjadi salah satu kebutuhan utama.
