Batam – Lima provinsi di Sumatera mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri atas kinerja pengelolaan anggaran yang dinilai baik hingga pertengahan September 2025. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera yang diselenggarakan di Batam.
Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, menyatakan bahwa kelima daerah tersebut, termasuk Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Aceh, dan Bengkulu, menunjukkan realisasi belanja yang melampaui rata-rata nasional. “Kelima daerah ini realisasi belanjanya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Gubernurnya menurut kami telah berkinerja sangat baik dalam menjaga gerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Rakor ini bertujuan untuk merespons dinamika yang berkembang di masyarakat dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Tito mendorong seluruh kepala daerah untuk mencari sumber pendapatan alternatif guna mempercepat pembangunan, seperti mengaktifkan sektor swasta dan memanfaatkan program strategis nasional. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pertumbuhan ekonominya didukung oleh sektor UMKM dengan kontribusi mencapai 79,6 persen. “Seperti di DIY, ekonominya tetap tumbuh berkat sektor UMKM. Kontribusinya bahkan mencapai 79,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menanggapi apresiasi tersebut dengan menyatakan bahwa capaian positif ini merupakan hasil kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk aparatur pemerintah, DPRD, instansi vertikal, dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Bapenda, Polri, dan Jasa Raharja sedang melaksanakan program pemutihan pajak bagi kendaraan yang menunggak. Selain itu, pemerintah provinsi juga melibatkan perantau Minang melalui program galeh babelok dan pembukaan rekening baru di Bank Nagari.
“Hingga pertengahan September ini, realisasi belanja kita sudah mencapai 53 persen, sementara realisasi pendapatan sudah 66 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang baru 49 persen,” ungkap Mahyeldi.
Lebih lanjut, Mahyeldi menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini fokus pada pengembangan energi hijau, hilirisasi sektor pertanian, dan penerbitan sukuk sebagai penggerak ekonomi. “Kita tidak menyerah. Segala peluang kita optimalkan agar ekonomi Sumbar tetap tumbuh,” tegasnya.
Rakor pemerintahan se-Sumatera ini juga menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamu Karyasayuda, dan Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana, sebagai narasumber. Acara ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Riau secara daring. Gubernur Mahyeldi didampingi oleh sejumlah pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk Asisten Ekonomi Pembangunan, Adib Alfikri; Kepala Dinas Pangan, Iqbal Ramadipayana; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Endrizal; serta Plt. Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Dirse Novera.
