Padang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat telah merampungkan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan untuk semester pertama tahun 2025.
Hasil rekapitulasi tersebut menetapkan total 4.122.644 pemilih yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Penetapan jumlah pemilih ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester Pertama Tahun 2025.
Rapat pleno tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil pemutakhiran berkala yang dilakukan oleh KPU.
“Data ini merupakan hasil pemutakhiran data pemilih secara berkala yang dilakukan KPU sebagai bagian dari upaya menjaga hak pilih masyarakat secara akurat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 2.042.583 orang, sementara pemilih perempuan berjumlah 2.080.061 orang.
Data ini mencakup 19 kabupaten/kota di seluruh Sumatera Barat.
KPU Sumbar mengimbau masyarakat untuk proaktif memeriksa data pemilih secara mandiri melalui kanal resmi KPU atau mendatangi kantor KPU terdekat.
Hal ini penting untuk memastikan akurasi data, terutama jika ada perubahan seperti pindah domisili, perubahan status, atau jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia.
Surya menegaskan komitmen KPU dalam memastikan daftar pemilih yang akurat dan valid.
“Pemutakhiran data ini adalah komitmen kami untuk memastikan daftar pemilih selalu akurat, mutakhir, dan valid. Ini juga menjadi dasar penting untuk persiapan pemilu maupun pilkada mendatang,” katanya.
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sumbar, Medo Patria, menjelaskan bahwa KPU kabupaten dan kota telah melaksanakan rapat pleno penetapan PDPB masing-masing pada 2 Juli 2025.
Hasil dari rapat pleno tersebut kemudian direkapitulasi di tingkat provinsi.
“Hasil rekapitulasi semester pertama tahun ini menetapkan total 4.122.644 pemilih yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat,” jelasnya.
Rapat pleno terbuka ini juga dihadiri oleh perwakilan Bawaslu, instansi terkait, dan partai politik.
KPU membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih.
Pemutakhiran data ini dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang, dengan tujuan memastikan pemilu berjalan inklusif, partisipatif, dan transparan.
