Padang – Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (KI Sumbar) fokus pada peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang menyasar ratusan badan publik. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (14-16 Juli 2024), ini menargetkan 329 badan publik dari 11 kategori yang telah ditentukan. Bimtek ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom.
Menurut Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, Monev 2025 diharapkan dapat memacu lahirnya badan publik yang tidak hanya informatif secara administratif, tetapi juga dalam praktik sehari-hari. “Melalui Monev 2025 ini, Komisi Informasi Sumbar berharap akan lahir lebih banyak Badan Publik yang informatif, bukan hanya secara administratif, tetapi juga dalam semangat dan praktik sehari-hari,” ujarnya saat membuka bimtek melalui Zoom meeting yang juga dihadiri Komisioner Tanti Endang Lestari. Ia menambahkan, pihaknya berharap keterbukaan informasi dapat menjadi pendorong kemajuan Sumatera Barat yang partisipatif dan transparan. “Kami juga berharap keterbukaan informasi menjadi motor penggerak bagi kemajuan Sumatera Barat yang partisipatif dan transparan,” imbuhnya.
Mona Sisca, Ketua Monev KI Sumbar, menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta monev yang hampir seluruhnya hadir pada hari pertama bimtek. “Komitmen badan publik KPU, Bawaslu dan BPS se-Sumatera Barat sangat kita apresiasi dengan kehadiran peserta bimtek hari ini. Hampir seratus persen peserta menunjukkan keseriusan mengikutinya,” ungkapnya. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus mendorong peningkatan jumlah badan publik yang informatif. “Kita terus mendorong peningkatan jumlah badan informatif informatif,” tegasnya.
Bimtek monev virtual ini dipandu oleh moderator Kiki Eko Saputra, dengan dua pemateri yang memberikan materi terkait tahapan dan penilaian monev, serta teknis pengisian SAQ Monev. Pemateri pertama adalah Ketua Monev KI Sumbar, sementara pemateri kedua adalah Tiwi Utami.
Sesi bimtek virtual hari pertama diikuti oleh 57 badan publik yang berasal dari KPU, Bawaslu, dan BPS se-Sumatera Barat. Pada hari kedua, Selasa, 15 Juli 2025, bimtek daring melibatkan Nagari, Pemkab/Pemko, Lembaga Yudikatif, dan instansi vertikal. Sementara itu, pada hari terakhir, Rabu, 16 Juli 2025, peserta bimtek berasal dari OPD, BUMD/BumNag/BumDes, serta perguruan tinggi dan sekolah.
