Pulau Punjung – Kabupaten Dharmasraya bersiap menjadi pusat perhatian Sumatera Barat pada tahun 2025 mendatang. Daerah ini telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Staf Ahli Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Sumatera Barat.
Penunjukan ini, menurut surat resmi Gubernur Sumatera Barat Nomor 094/09/SA-2025, tertanggal 24 Oktober 2025, menandai pengakuan atas peran strategis Dharmasraya dalam pembangunan daerah. Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam suratnya menekankan pentingnya kegiatan ini untuk “menelaah dan membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah serta memperkuat sinergi antardaerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal.”
Rencananya, kegiatan yang akan berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 November 2025 di Auditorium Dharmasraya ini, akan menjadi wadah bagi para staf ahli untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Selain itu, rapat koordinasi ini juga bertujuan untuk mempererat kolaborasi antar staf ahli di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Jasman Dt Bandaro Bendang, Penjabat Sekda Dharmasraya, pada hari Jumat (07/11/2025), menyampaikan bahwa penunjukan ini merupakan sebuah kehormatan. Ia menambahkan, “Selain memperkuat posisi Dharmasraya sebagai salah satu daerah yang aktif dalam inovasi pemerintahan, kegiatan ini juga diharapkan mempererat hubungan kerja sama antar-staf ahli dan kepala daerah di wilayah Sumatera Barat.”
Rangkaian acara akan dimulai dengan registrasi peserta dan pembukaan oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah, dilanjutkan dengan sambutan selamat datang dari Bupati Dharmasraya. Sesi materi dan diskusi akan menjadi fokus utama selama tiga hari tersebut.
Sejumlah narasumber kompeten, termasuk Jasman Dt Bandaro Bendang, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, serta Nizam Ul Muluk, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM, dijadwalkan untuk memberikan materi. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri juga akan turut hadir sebagai narasumber.
Tema besar yang diusung dalam rapat koordinasi ini adalah “Fungsi dan Peran Staf Ahli dalam Mendorong Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah”. Selain paparan dan diskusi, peserta juga akan dibagi ke dalam kelompok per bidang untuk menyusun rekomendasi yang akan menjadi hasil akhir pertemuan.
Nizam Ul Muluk, selaku ketua panitia pelaksana, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan hanya sekadar forum rutin, tetapi juga “wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.”
Panitia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang berbasis data dan analisis staf ahli.
