Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyoroti peran penting pers dalam mengawal isu kedaulatan pangan dan kesejahteraan sektor agraris di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Senin (9/2/2026).
Rahmat Saleh menekankan pers memiliki tanggung jawab moral sebagai jembatan informasi antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan.
Menurutnya, narasi media sangat memengaruhi keberlangsungan hidup petani, nelayan, dan masyarakat pesisir.
“Tanpa pengawasan dari media, kebijakan-kebijakan besar di sektor pertanian akan berpotensi kehilangan arah,” ujar Rahmat Saleh.
Rahmat menilai jurnalisme yang kritis dan konstruktif sangat dibutuhkan untuk memastikan distribusi subsidi pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) tepat sasaran.
Pers, lanjutnya, bukan sekadar penyampai berita, melainkan pilar pengawasan yang memastikan suara petani di pelosok terdengar hingga ke pusat.
“Kami di DPR sangat terbantu dengan laporan-laporan jurnalistik yang mendalam,” kata Rahmat.
Ia mencontohkan, banyak persoalan di tingkat akar rumput, seperti fluktuasi harga gabah dan kendala irigasi, baru mendapat perhatian serius setelah diberitakan secara luas oleh media massa.
Rahmat berharap pers mampu mengedukasi publik mengenai pentingnya regenerasi petani, mengingat rata-rata usia petani Indonesia saat ini sudah memasuki kategori senior.
“Saya berharap rekan-rekan media terus menyuarakan urgensi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, Rahmat mengajak pers untuk tetap objektif dalam mengawal data stok pangan nasional agar tidak terjadi simpang siur informasi yang dapat dimanfaatkan oleh spekulan.
Rahmat juga menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang tetap konsisten meliput di sektor-sektor yang vital bagi ketahanan nasional.
“Sinergi antara legislatif dan media harus diperkuat demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pangan dan lingkungan hidup,” pungkas Rahmat.
