Jakarta – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini fokus pada Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim.
Acara yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) ini dihadiri 124 pimpinan daerah dari Sumatera dan Jawa.
Tujuannya adalah memperkuat integrasi kebijakan perubahan iklim, pengurangan emisi, dan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan daerah.
Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, kolaborasi pusat dan daerah krusial untuk efektivitas kebijakan pembangunan rendah karbon.
Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dikelola bijak demi keseimbangan ekosistem.
Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan kerja sama pusat dan daerah sebagai fondasi penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
Ia berharap manfaat ekonomi dan ekologis kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
Pemerintah pusat siap berkomunikasi intensif dengan daerah terkait penerapan instrumen ekonomi karbon.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim, Ary Sudijanto, menyoroti aksi nyata penurunan emisi gas rumah kaca sebagai basis Nilai Ekonomi Karbon.
Pemerintah daerah dibekali pemahaman target Nationally Determined Contribution (NDC) dan kebijakan Zero Waste Zero Emission (ZWZE).
Mekanisme pencatatan melalui Sistem Registri Nasional (SRN) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) juga dibahas.
Sertifikasi penurunan emisi dan peluang pembiayaan iklim menjadi materi tambahan dalam bimbingan teknis ini.
