Bukittinggi – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya sinkronisasi program dan anggaran pemerintah pusat dan daerah demi mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Mahyeldi menyoroti bahwa pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 membutuhkan kerja sama terencana dan berkelanjutan. Keberhasilan tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari manfaat pembangunan bagi masyarakat, pemulihan pelayanan publik, dan peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana.
Penentuan prioritas rehabilitasi harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, dan kesiapan pelaksanaan. Infrastruktur yang dibangun perlu terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, mencakup akses jalan, air minum, sanitasi, fasilitas publik, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak bukan cuman hasil,” tegas Gubernur Mahyeldi.
Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota, balai, dan satuan kerja kementerian/lembaga untuk menyelaraskan program dan pendanaan dengan kebutuhan di lapangan. Kebutuhan yang belum tertampung pada 2026 harus didata untuk perencanaan selanjutnya, sementara hambatan potensial perlu dibahas bersama dengan alternatif penyelesaian yang jelas.
“Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan tapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan,” ucapnya.
Menggarisbawahi akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan, Mahyeldi menekankan pentingnya hal tersebut dalam penanganan hunian tetap di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang, dan Pesisir Selatan. Untuk perencanaan 2027, kesiapan lahan, dokumen teknis, data penerima manfaat, serta dukungan operasional dan pemeliharaan harus diperhatikan sejak dini. Penyelarasan pendanaan melalui APBN, APBD, dan transfer ke daerah juga krusial untuk efektivitas pelaksanaan.
Mahyeldi berharap rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan konkret mengenai pelaksanaan kegiatan 2026, prioritas kebutuhan 2027, dan langkah penyelesaian kendala. Setiap kesepakatan wajib memiliki penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut untuk memantau dan mempertanggungjawabkan proses pemulihan.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Provinsi Sumbar, Widya Prima Hatta, melaporkan bahwa rapat koordinasi dua hari ini melibatkan sekitar 203 peserta dari berbagai instansi vertikal, kementerian/lembaga, Pemprov Sumbar, serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar.
Widya menjelaskan, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Forum ini juga menjadi sarana mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah pelaksanaan program yang efektif dan efisien.
Laporan Balai Wilayah Sungai Sumatera V per 6 Oktober 2026 menunjukkan 56 kegiatan dengan status pelaksanaan bervariasi, sebagian telah terkontrak dan sebagian lagi dalam proses lelang. Informasi ini menjadi bahan evaluasi perkembangan kegiatan dan kebutuhan tindak lanjut.
Pembangunan 813 unit hunian tetap yang terbagi dalam lima paket pekerjaan, berdasarkan data per 4 Oktober 2026, masih berada pada tahap awal. Perkembangan ini perlu dipantau dan diselaraskan dengan kesiapan pelaksanaan serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Widya menambahkan, koordinasi bidang infrastruktur ini akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan manusia serta pembangunan ekonomi dan sumber daya alam. Langkah ini diharapkan memperkuat keterpaduan perencanaan lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Melalui koordinasi ini, Pemprov Sumbar berharap pelaksanaan program pemulihan pascabencana semakin terarah, kebutuhan prioritas tertangani sesuai kewenangan dan pendanaan, serta pelayanan publik kembali optimal. Sinkronisasi perencanaan 2026–2027 diharapkan mendukung pembangunan Sumbar yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.
