Padang – Krisis air bersih yang tak kunjung usai di Kota Padang menuai kritik tajam dari DPRD setempat. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, bahkan menyebut Wali Kota Padang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini.
Wahyu menilai, buruknya pelayanan air bersih berdampak langsung pada penderitaan masyarakat.
Menurutnya, krisis air bersih bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan tata kelola pemerintahan yang lemah.
“Masalah ini tidak akan berlarut-larut jika Pemko Padang benar-benar bekerja,” tegas Wahyu, Selasa (27/1/2026).
Wahyu mengungkapkan, pemerintah pusat telah menawarkan bantuan konkret, seperti program pembangunan ratusan sumur bor.
Namun, menurutnya, peluang ini terhambat karena Pemko Padang lambat dalam menyiapkan data yang dibutuhkan.
“Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,” ujarnya.
Wahyu juga menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota Padang yang dinilai lebih fokus pada pencitraan politik.
Ia meminta Wali Kota untuk fokus menyelesaikan persoalan riil warga, bukan sibuk dengan ambisi elektoral.
“Rakyat butuh air bersih, bukan janji,” tegasnya.
Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang bahkan mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang.
Langkah ini sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja eksekutif yang dinilai minim realisasi.
Wahyu menegaskan, masyarakat Kota Padang membutuhkan solusi konkret, kerja cepat, dan keberpihakan nyata untuk mengakhiri krisis air bersih.
