Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar serangkaian sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang menyasar ratusan warga Kota Padang ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Sebanyak 367 warga dari berbagai kecamatan di Kota Padang, termasuk Koto Tangah, Padang Timur, Padang Selatan, Padang Utara, dan Pauh, mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diadakan dalam tiga gelombang.
Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi, menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan sosial. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci keberhasilan program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. “Data adalah kunci,” ujarnya pada Sabtu (23/8), di sebuah restoran di Kota Padang. “Dengan data yang valid, kita bisa menentukan prioritas, mana yang lebih dulu dibantu dan mana yang bisa ditangani dengan program lanjutan.”
Muhidi menjelaskan bahwa Perda tersebut memfokuskan perhatian pada dua kategori masyarakat, yaitu miskin dan hampir miskin. Ia menyoroti pentingnya intervensi kebijakan yang tepat sasaran untuk kelompok hampir miskin guna mencegah peningkatan jumlah masyarakat miskin. “Kalau kelompok hampir miskin tidak kita perhatikan, maka mereka bisa turun ke kategori miskin. Itu artinya jumlah masyarakat miskin akan semakin banyak. Karena itu, intervensi kebijakan harus dilakukan dengan tepat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhidi menegaskan bahwa validasi data tidak bisa hanya mengandalkan kelurahan atau pekerja sosial masyarakat (PSM). Ia mendorong keterlibatan berbagai pihak agar proses validasi berjalan objektif dan transparan. “Saya memilih Sosper tentang Kesejahteraan Sosial ini karena ingin menekankan kepada masyarakat betapa pentingnya data,” ungkapnya. “Dengan data yang valid, kita bisa memastikan siapa saja yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berhak menerima bantuan.”
Diharapkan, sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data yang akurat dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketepatan informasi di lapangan. Dengan demikian, program kesejahteraan sosial yang digulirkan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
