Padang – DPRD Sumatera Barat menyatakan kesiapannya mendukung percepatan penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada November 2025. Dukungan ini akan diwujudkan melalui kebijakan pergeseran anggaran.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan komitmen tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/1/2026).
Muhidi menyatakan, DPRD siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat jika pengajuan anggaran perubahan dilakukan secara tepat dan sesuai mekanisme.
“DPRD Sumatera Barat siap mendukung kebijakan pergeseran anggaran dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal,” ujar Muhidi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan mencapai Rp22,7 triliun.
Data sementara dari dashboardbencana.sumbarprov.go.id mencatat total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai Rp31,686 triliun.
Rinciannya meliputi kerusakan sektor perumahan sebesar Rp1,7 triliun, sektor pelayanan Rp978 miliar, sektor ekonomi Rp2,2 triliun, sarana dan prasarana Rp26,676 triliun, serta sektor peternakan sebesar Rp64,5 miliar.
